Menko Pangan: Tidak Ada Moratorium Izin Ritel
Foto: Kemenko Pangan
Bandung, InfoPublik – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, pemerintah tidak memberlakukan moratorium perizinan ritel modern di lokasi manapun. Pemerintah tetap membuka ruang bagi pertumbuhan sektor ritel, dengan tetap memperhatikan kewenangan pemerintah daerah dalam penataan ruang dan pengaturan kegiatan usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
Penegasan tersebut disampaikan Menko Pangan saat menghadiri National Summit Hari Ritel Nasional 2026 yang diselenggarakan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) di Bandung, Rabu (11/11/2026), yang mengusung tema “Ritel Indonesia Maju – Menguatkan Produk Bermutu, Menggerakkan Ekonomi Indonesia”.
Menurutnya, sektor ritel memiliki peran strategis dalam menghubungkan petani, nelayan, produsen, industri, UMKM, hingga konsumen, agar produk dalam negeri memiliki akses pasar yang lebih luas.
Selain itu, perusahaan ritel didorong menjadi mitra strategis bagi UMKM melalui pembinaan pemasok, pendampingan, peningkatan standar mutu, dan perluasan jaringan pemasaran. Produk dalam negeri perlu terus didorong memenuhi standar keamanan pangan, kualitas, kontinuitas pasokan, kemasan, pelabelan, dan ketertelusuran agar semakin berdaya saing.
Pemerintah juga mendorong kolaborasi antara ritel modern dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Menko Pangan menegaskan, KDKMP bukan minimarket dan tidak dibangun untuk berhadapan atau bersaing dengan ritel modern. KDKMP diposisikan sebagai infrastruktur ekonomi desa yang merupakan saluran utama distribusi barang bersubsidi, komoditas strategis, program stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta bantuan pemerintah.
Di sisi lain, KDKMP diharapkan menjadi offtaker atau penampung hasil produksi masyarakat desa. Dengan demikian, koperasi dapat memperkuat rantai pasok sekaligus membuka akses pasar bagi produk petani, nelayan, dan pelaku UMKM.
Menutup sambutannya, Menko Pangan mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, BUMN, pemerintah daerah, asosiasi usaha, dan pelaku ritel untuk memperkuat kolaborasi dari hulu hingga hilir. Langkah ini karena kemajuan sektor ritel tidak hanya diukur dari pertumbuhan jumlah gerai dan transaksi, tetapi juga dari semakin kuatnya produsen lokal, meluasnya pasar UMKM, terjaganya keterjangkauan pangan, dan meningkatnya daya saing produk Indonesia.
