Jakarta, InfoPublik – Pemerintah terus mengakselerasi agenda transformasi digital untuk mewujudkan layanan publik yang mudah diakses dan terintegrasi secara nasional. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan, esensi dari upaya tersebut tidak boleh berhenti pada sekadar pengadaan teknologi atau peluncuran aplikasi baru.

Lebih dari itu, transformasi mutlak diarahkan untuk menciptakan standar pengalaman layanan digital yang setara dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat di berbagai penjuru Nusantara.

Visi kesetaraan tersebut ditegaskan oleh Menteri Rini saat tampil sebagai panelis dalam ajang Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) & Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (24/9/2026).

Ia mengingatkan seluruh instansi pemerintah agar tidak terburu-buru melompat pada aspek kecanggihan aplikasi. Kunci utama keberhasilan justru terletak pada penyederhanaan proses bisnis terlebih dahulu.

Saat ini, pemerintah tengah membangun tiga fondasi krusial yang memungkinkan layanan terhubung secara lintas batas, yakni penerapan identitas digital (digital ID) sebagai pintu masuk tunggal, sistem pertukaran data (data exchange), serta integrasi pembayaran digital (digital payment).

Rini secara khusus menyoroti urgensi sistem pertukaran data dalam mewujudkan integrasi layanan birokrasi. Menurutnya, secanggih apa pun infrastruktur digital yang dibangun oleh sebuah kementerian atau lembaga, cita-cita integrasi tidak akan pernah terwujud apabila pertukaran data antarinstansi tidak berjalan mulus.

Pandangan ini mendapat dukungan penuh dari Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu, yang turut hadir dalam forum tersebut. Mari menilai, nilai fundamental dari transformasi digital sejatinya berpusat pada pemanfaatan data.

Meski demikian, ia memberikan catatan tebal bahwa pemanfaatan data lintas sektor pemerintah dan swasta mutlak harus dipagari dengan sistem keamanan siber yang tangguh serta jaminan privasi bagi penggunanya.

Menyambung gagasan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, menggarisbawahi, ekosistem digital yang terintegrasi dan aman mustahil berdiri tanpa adanya sinergi antarlembaga.

Ia mengutip filosofi, teknologi bertindak sebagai penentu kecepatan, namun kolaborasi adalah penentu arah tujuannya.

Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk menyatukan visi, bergerak melalui kolaborasi nyata, dan terus memacu inovasi tanpa henti untuk menjebol ego sektoral kementerian/lembaga.

Sebagai penutup diskusi, Menteri Rini kembali menggaungkan komitmen pemerintah untuk menghapus ketimpangan pelayanan publik secara geografis.

Ia menargetkan, seluruh warga negara Indonesia, baik yang bermukim di ujung barat Aceh maupun di ufuk timur Papua, harus mendapatkan mutu dan pengalaman yang persis sama ketika mengakses layanan digital pemerintah, mengusung semangat luhur tata kelola one nation, one experience. (Humas Kementerian PANRB)