Badan Karantina Indonesia (Barantin) menggandeng KP2MI terkait untuk mengedukasi pekerja migran mengenai kepatuhan biosekuriti antarnegara. (Foto: Istimewa)
Jakarta, InfoPublik - Badan Karantina Indonesia (Barantin) bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) meresmikan kerja sama strategis melalui penandatanganan nota kesepahaman, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Kolaborasi lintas instansi ini dirancang untuk memperkuat pelindungan pekerja, mendongkrak kepatuhan perkarantinaan, sekaligus membuka peluang pemberdayaan ekonomi bagi purna pekerja migran dan keluarganya.
Kepala Barantin, Abdul Kadir Karding, menyoroti tingginya mobilitas pekerja antarnegara yang rentan menjadi jalur perpindahan hama serta penyakit hewan dan tumbuhan.
Implementasi kerja sama ini akan dikerucutkan pada tiga pilar utama, yakni optimalisasi layanan terpadu di titik pemberangkatan, edukasi biosekuriti, serta pemberdayaan ekonomi sekembalinya ke tanah air.
Pihaknya mendesak jajaran birokrasi agar kesepakatan tertulis ini segera dieksekusi menjadi deretan program nyata yang terukur di lapangan.
"Keberhasilan kerja sama tidak diukur dari dokumen yang ditandatangani, melainkan dari manfaat yang dirasakan masyarakat," tegas Karding menuntut akuntabilitas program.
Jejaring dan pengalaman berharga para pekerja selama mengadu nasib di luar negeri diproyeksikan menjadi modal kuat untuk merintis usaha komoditas ekspor.
Guna merealisasikan potensi tersebut, Barantin siap memberikan pendampingan persyaratan karantina dan akses pasar internasional melalui pemanfaatan fasilitas Klinik Ekspor bagi pelaku usaha di Desa Migran EMAS.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin, menegaskan, kehadiran negara harus dirasakan pekerja sejak tahap pra-keberangkatan hingga mereka kembali ke kampung halaman.
"Kami berharap sinergi ini tidak hanya memberikan pelindungan bagi PMI, tetapi juga membuka peluang pemberdayaan ekonomi bagi purna PMI agar mampu meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan," ujar Mukhtarudin.
Pertukaran data dan penguatan kapasitas petugas di lapangan akan terus disempurnakan guna mencegah persoalan lalu lintas komoditas ilegal.
Kerja sama dua lembaga negara ini diyakini mampu menjaga benteng keamanan hayati Indonesia sembari mencetak pahlawan devisa yang mandiri secara ekonomi. (Humas BARANTIN)
