Pemerintah Perkuat Tata Kelola Sektor Peternakan dari Hulu ke Hilir
Dok. Kementan
Jakarta, InfoPublik - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah akan membenahi tata kelola peternakan dari hulu hingga hilir sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini dilakukan dengan membangun sistem kemitraan yang menghubungkan petani jagung, koperasi, peternak, dan Perum Bulog untuk memperkuat pasokan pakan, menjamin penyerapan hasil panen, serta meningkatkan kesejahteraan peternak.
Sebagai langkah konkret, Kementerian Pertanian menyiapkan anggaran Rp300 miliar untuk pengadaan benih jagung pakan dan merencanakan alokasi Rp300 miliar pada tahun berikutnya. Dukungan ini diarahkan untuk memperkuat produksi jagung dalam negeri sekaligus membangun rantai pasok yang lebih terintegrasi dengan kebutuhan peternak ayam pedaging dan petelur.
“Kami siapkan anggaran Rp300 miliar untuk benih jagung. Tahun depan kami anggarkan lagi Rp300 miliar, sehingga totalnya Rp600 miliar. Ini demi peternak ayam Indonesia dan peternak ayam petelur,” tegas Mentan Amran.
Komitmen tersebut disampaikan Mentan Amran dalam Rapat Koordinasi Kemitraan Jagung Pakan di Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Pertemuan ini melibatkan ketua koperasi, kelompok tani dan gabungan kelompok tani (poktan/gapoktan), perwakilan Perum Bulog, serta pemangku kepentingan dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, dan Banten.
Mentan Amran menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan peternak memperoleh dukungan nyata, mulai dari penyediaan benih, penguatan produksi, hingga kepastian pasar bagi hasil panen.
Menurutnya, dukungan pemerintah harus menjawab persoalan yang dihadapi peternak di lapangan. Tidak cukup hanya menggelar rapat atau menyampaikan kebijakan, pemerintah perlu membangun sistem yang membuat petani jagung dan peternak memperoleh manfaat secara langsung.
“Kami ini pembantu mereka, kami ini pelayan peternak Indonesia. Kami tidak akan membiarkan mereka berjalan sendiri,” ujarnya.
Mentan Amran menjelaskan, pemerintah mendorong sistem kemitraan yang menghubungkan petani jagung dengan koperasi dan kelompok peternak sebagai pembeli hasil produksi. Melalui pola tersebut, kelompok tani tidak hanya menjadi penerima bantuan benih, tetapi juga menjadi bagian dari rantai pasok jagung pakan.
“Kita bangun sistem dari hulu ke hilir, kalau tidak, ini peternak terus menerus berteriak,” tegas Mentan Amran.
Dalam skema yang disiapkan, kelompok tani akan dibina untuk memenuhi kebutuhan jagung pakan peternak. Koperasi berperan mengorganisasi petani dan memperkuat kemitraan, sementara kelompok peternak menjadi mitra penyerapan hasil panen.
Mentan Amran menyebut kebutuhan jagung untuk peternak sekitar 1,8 juta ton. Pemerintah menargetkan pengembangan penanaman jagung hingga 300 ribu hektare untuk memperkuat pasokan tersebut
Mentan Amran menjelaskan, produksi yang melebihi kebutuhan mitra dapat diserap oleh Perum Bulog. Dengan demikian, petani memiliki kepastian calon pembeli, sedangkan peternak memperoleh dukungan pasokan bahan baku pakan.
“Kelompok tani untuk jagung kami beri anggaran. Jagung yang ditanam petani binaan itu nantinya diserap oleh kelompoknya. Kalau berlebih, langsung dibeli oleh Bulog,” kata Mentan Amran.
Mentan Amran juga meminta agar pelaksanaan kemitraan berjalan tertib dan tepat sasaran. Petani yang telah dibina dalam program harus menjadi pihak yang memperoleh manfaat dari penyerapan hasil panen, bukan justru kehilangan akses kepada pembeli karena praktik perantara yang merugikan.
Untuk itu, Mentan Amran meminta jajaran pemerintah daerah juga membantu untuk mengawasi pelaksanaan program dan menindak pelanggaran yang terbukti menghambat tujuan bantuan pemerintah.
“Ini pertama dalam sejarah, dan ini perintah bapak Presiden,” tegas Mentan Amran.
Mentan Amran juga menyoroti persoalan yang dihadapi peternak ketika harga di tingkat produsen turun, tetapi harga yang dibayar konsumen masih tinggi. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembenahan tata niaga dan pengawasan rantai pasok agar petani, peternak, dan konsumen tidak dirugikan.
“Ada anomali, beri kesempatan saya menyelesaikan persoalan ini. Saya pertaruhkan jabatan saya untuk peternak,” ungkapnya.
Mentan Amran menilai, persoalan peternakan tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan parsial. Pemerintah perlu membangun sistem yang menghubungkan produksi bahan baku pakan, kebutuhan peternak, dan penyerapan hasil secara lebih terkoordinasi.
Mentan Amran juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan berkompromi terhadap praktik yang terbukti mempermainkan nasib peternak. Pengawasan akan dilakukan bersama Satgas Pangan dan instansi terkait sesuai kewenangannya.
“Kami tidak akan membiarkan itu. Kami dengan Satgas (Pangan) pasti tindak tegas. Kita tindak tegas, tidak akan kompromi,” tegasnya.
Selain memperkuat produksi jagung, Mentan Amran meminta agar kebijakan pengadaan bahan baku lain, termasuk kedelai untuk kebutuhan peternakan, tidak membebani peternak. Ia menekankan bahwa kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk menjaga keberlangsungan usaha peternakan dan mendukung masyarakat yang bergantung pada sektor tersebut.
