Jakarta, Infopublik – Koordinasi kebijakan ekonomi Indonesia dinilai perlu diperluas, tidak hanya antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI), tetapi melibatkan seluruh neraca dalam perekonomian nasional. Langkah ini penting agar pertumbuhan tidak terlalu bergantung pada APBN dan bank sentral serta mampu meningkatkan kesejahteraan rumah tangga.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian mengatakan pembagian peran antara kebijakan fiskal dan moneter saat ini sudah mengarah pada koordinasi yang lebih sehat. Kementerian Keuangan perlu menjaga APBN tetap ekspansif untuk menopang pertumbuhan dan melindungi masyarakat, sekaligus mempertahankan disiplin fiskal.

Sementara itu, BI berperan menjaga stabilitas rupiah dan inflasi sebagai jangkar kebijakan, sembari memanfaatkan kebijakan makroprudensial dan pengelolaan likuiditas untuk mendorong kredit serta pertumbuhan ekonomi. “Ini menurut saya arah yang benar. Koordinasi tidak berarti Kemenkeu dan BI harus melakukan hal yang sama. Justru masing-masing harus menjaga neracanya dan mengerjakan risiko yang memang sesuai dengan mandatnya,” ujar Fakhrul di Jakarta, Selasa (7/10/2026).

Menurutnya, tantangan berikutnya adalah memastikan beban mendorong pertumbuhan tidak sekadar berpindah dari neraca pemerintah ke neraca BI. Karena itu, neraca sektor lain perlu mengambil peran lebih besar dalam pembentukan pertumbuhan. Neraca tersebut mencakup perbankan, Danantara, korporasi, perusahaan asuransi, dana pensiun, investor asing, hingga rumah tangga.

Fakhrul Fulvian menilai kehadiran Danantara dapat memainkan peran penting dalam membangun pola baru pembiayaan investasi nasional. Namun, Danantara sebaiknya tidak berkembang menjadi semacam “APBN kedua”.

Menurutnya, Danantara perlu menjadi neraca katalitik yang mampu menarik modal dari perbankan, korporasi, pasar modal, dan investor asing untuk masuk ke proyek-proyek produktif. “Ukuran keberhasilan Danantara bukan hanya seberapa besar aset yang dimiliki atau berapa banyak proyek yang diumumkan. Yang lebih penting adalah berapa rupiah investasi lain yang dapat bergerak dari setiap satu rupiah modal yang ditempatkan Danantara,” kata Fakhrul.

Investasi di sektor industri, pengelolaan sampah, perumahan, teknologi, hingga hilirisasi dapat menjadi contoh penerapan pembagian risiko tersebut. Pada tahap awal, sebagian risiko proyek dapat ditanggung melalui ekuitas atau Danantara. Setelah proyek semakin matang, perbankan dapat masuk melalui pembiayaan. Ketika arus kas telah stabil, obligasi, dana pensiun, dan perusahaan asuransi dapat mengambil bagian. “Tidak satu neraca harus menjadi pahlawan dari awal sampai akhir. Risiko harus berpindah kepada neraca yang paling mampu menanggungnya,” ujarnya.

Menurut Fakhrul, prinsip pembagian risiko juga perlu diterapkan pada pemerintah dan BI. APBN tidak dapat terus menjadi sumber akhir seluruh kebutuhan pembangunan. Demikian pula neraca BI tidak seharusnya dibebani secara bersamaan untuk menjaga likuiditas, imbal hasil obligasi, nilai tukar, sekaligus memenuhi kebutuhan pembiayaan. “National Balance Sheet yang sehat tidak membutuhkan satu institusi yang terlalu heroik. Ia membutuhkan division of risk yang benar,” katanya.

Ia menilai stabilisasi pasar obligasi dapat dilakukan ketika volatilitas meningkat. Namun, dalam jangka panjang, imbal hasil obligasi tetap perlu memiliki ruang untuk mencerminkan kondisi pasar melalui mekanisme price discovery.

Menurut Fakhrul, menahan harga aset atau biaya pembiayaan tidak serta-merta menghilangkan risiko yang mendasarinya. “Risiko ekonomi tidak hilang hanya karena harganya ditahan. Bond yield yang ditahan tidak menghilangkan duration risk, kredit murah tidak menghilangkan credit risk, dan intervensi valuta asing tidak menghilangkan external imbalance. Risiko biasanya hanya berpindah dari satu neraca ke neraca lain,” jelasnya.

Fakhrul menilai ujung dari koordinasi ekonomi harus terlihat pada penguatan kondisi rumah tangga. Risiko yang tidak tertangani pada neraca besar pada akhirnya dapat membebani keluarga melalui berbagai saluran.

Ketidakefisienan rantai pasok, misalnya, dapat tecermin pada kenaikan harga pangan. Sementara investasi yang tidak menghasilkan pekerjaan produktif dapat menekan pertumbuhan pendapatan. Di sisi lain, kenaikan harga rumah yang jauh lebih cepat dibandingkan pendapatan dapat mengurangi kemampuan generasi muda untuk membangun aset.“Rumah tangga jangan menjadi balance sheet of last resort dari kegagalan koordinasi ekonomi,” tegas Fakhrul.

Tumbuhkan Ekonomi Rumah Tangga

Karena itu, keberhasilan koordinasi antara Kementerian Keuangan, BI, Danantara, perbankan, dan sektor swasta tidak cukup diukur dari defisit fiskal, inflasi, pertumbuhan kredit, investasi, atau cadangan devisa.

Ukuran akhirnya adalah apakah kebijakan tersebut meningkatkan pendapatan dan kemampuan rumah tangga untuk menabung, memiliki rumah, membiayai pendidikan dan kesehatan, serta mempersiapkan masa depan.

“Capital formation harus berakhir menjadi household income formation. Kalau negara membangun banyak proyek, bank menyalurkan lebih banyak kredit dan perusahaan memperbesar investasi, tetapi neraca keluarga tidak ikut menguat, maka transmisi kebijakan ekonominya belum selesai,” ujar Fakhrul.

Ia menilai koordinasi ekonomi Indonesia perlu berkembang dari sekadar koordinasi fiskal-moneter menjadi koordinasi lintas neraca nasional.

Kementerian Keuangan menjaga kredibilitas fiskal, BI menjaga stabilitas, Danantara memobilisasi modal, perbankan menciptakan kredit, dan korporasi mendorong investasi. Seluruh peran tersebut, menurut Fakhrul, pada akhirnya harus bermuara pada satu tujuan: memperkuat kemampuan ekonomi masyarakat. “Seluruh arsitektur itu akhirnya hanya mempunyai satu ukuran keberhasilan: apakah neraca rumah tangga Indonesia menjadi lebih kuat,” pungkasnya.