Jakarta, InfoPublik- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mendorong percepatan pembangunan konektivitas di kawasan perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara), melalui penyusunan konsep induk pembangunan jalan perbatasan periode 2027–2029 dengan perkiraan kebutuhan anggaran mencapai Rp32 triliun.

Tito mengatakan, konsep induk tersebut dirancang untuk memuat tahapan pembangunan serta peta kebutuhan infrastruktur jalan perbatasan secara lebih terarah demi menekan biaya distribusi logistik di daerah terisolasi.

“Saya ke Krayan untuk juga melihat situasi dan malam mungkin kita akan rapat lagi di Tanjung Selor. Besok saya ke Sebatik, setelah itu saya akan kembali, kita akan matangkan dulu konsepnya,” ujar Tito melalui keterangan resmi, dalam Rapat Koordinasi   bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kabupaten Malinau di Kantor Bupati Malinau, Selasa (6/10/2026).

Ia menambahkan, setelah penyusunan konsep induk tersebut rampung, dokumen perencanaan akan langsung disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia sebagai bahan pengawalan pembangunan secara lintas kementerian dan pemerintah daerah.

Sedangkan, Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang menyambut positif langkah Kemendagri, mengingat keterbatasan akses darat di wilayah perbatasan selama ini memicu tingginya biaya distribusi logistik dan harga komoditas masyarakat.

“Dengan terbukanya akses darat, biaya distribusi bisa ditekan sehingga harga komoditas yang diterima masyarakat juga lebih terjangkau,” kata Zainal.

Senada dengan hal tersebut, Bupati Malinau Wempi W. Mawa menyoroti perlunya percepatan perbaikan pada ruas jalan strategis di kawasan Apau Kayan, seperti jalur Long Kemuat–Pujungan dan Long Nawang–Pujungan yang belum dapat berfungsi optimal saat musim hujan.

“Pada sejumlah segmen tersebut, jalur telah tersedia, namun belum dapat berfungsi secara optimal karena kondisi jalan masih sulit dilalui, terutama saat musim hujan,” ungkap Wempi.