KTT BRICS 2026: Indonesia Dukung Penguatan Ketahanan dan Tata Kelola Global

Jakarta, InfoPublik - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto menghadiri hari pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di Bharat Mandapam, New Delhi, India, Sabtu (12/9/2026).

KTT BRICS 2026 di bawah Keketuaan India mengusung tema “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability.” Pada hari pertama KTT, Presiden Prabowo berpartisipasi dalam sesi khusus bagi negara anggota BRICS dengan tema “Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism.” Sesi tersebut berlangsung secara tertutup dan diikuti oleh para pemimpin dari negara-negara anggota penuh BRICS.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan pandangan Indonesia mengenai pentingnya membangun ketahanan sebagai fondasi dalam menghadapi berbagai tantangan global. Ketahanan perlu dibangun secara berjenjang, dimulai dari tingkat nasional, diperkuat melalui kerja sama regional, dan selanjutnya dikembangkan menjadi ketahanan kolektif di tingkat global.

Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kekuatan kolektif BRICS untuk memperkuat tata kelola global, menjamin ketahanan pangan dan energi, serta menciptakan peluang Pembangunan. “BRICS mewakili setengah umat manusia dan bagian yang besar dari perekonomian dan perdagangan global. BRICS menyatukan pasar-pasar terbesar dan para produsen energi utama di dunia. Hal ini menciptakan kekuatan kolektif yang sangat besar,” tegas Presiden Prabowo.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menekankan bahwa pengalaman ASEAN menjadi salah satu contoh bagaimana kerja sama regional dapat berkontribusi dalam membangun ketahanan. Di tengah berbagai dinamika geopolitik dan geoekonomi, ASEAN telah menjadi wadah bagi negara-negara di kawasan untuk memperkuat dialog, kerja sama, serta menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi regional.

Presiden juga menegaskan kembali pentingnya reformasi berbagai institusi multilateral agar semakin responsif terhadap perubahan lanskap global dan mampu merepresentasikan kepentingan negara berkembang secara lebih adil. Reformasi tersebut antara lain mencakup Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), World Trade Organization (WTO), serta International Financial Institutions (IFIs).

Dalam bidang ekonomi, reformasi sistem multilateral menjadi semakin penting di tengah meningkatnya fragmentasi ekonomi global, ketidakpastian perdagangan, serta berbagai tantangan terhadap rantai pasok. Indonesia terus mendorong sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, transparan, berbasis aturan, dan memberikan ruang pembangunan yang memadai bagi negara berkembang.

Keikutsertaan secara aktif negara-negara berkembang dalam proses reformasi tersebut menjadi hal yang krusial. Indonesia berpandangan bahwa negara-negara berkembang perlu menjadi bagian dari proses pembentukan dan negosiasi tata kelola global, bukan hanya menjadi penerima dari ketentuan yang telah ditetapkan. “Apabila kita tidak menjadi bagian dari proses negosiasi, maka ketentuan tersebut pada akhirnya akan ditetapkan dan diterapkan kepada kita. Karena itu, Indonesia perlu terus mengambil peran aktif dalam membentuk tata kelola global yang lebih inklusif,  representative dan berkeadilan,” ujar Menko Airlangga.

Pada Keketuaan India 2026, berbagai substansi strategis turut menjadi pembahasan BRICS, antara lain penguatan kerangka institusional BRICS, perekonomian dan perdagangan, keuangan internasional, perdamaian dan keamanan, energi, ketahanan pangan dan pertanian, digitalisasi dan teknologi, serta perubahan iklim dan lingkungan.

Pada bidang ekonomi, pembahasan antara lain mencakup penguatan kerja sama keuangan, pengembangan mekanisme Local Currency Settlement (LCS), upaya membangun rantai pasok global yang tangguh, serta penguatan sistem perdagangan yang terbuka, inklusif, transparan, dan berbasis aturan.

KTT BRICS 2026 akan berlanjut pada hari kedua dengan agenda yang antara lain membahas tema “Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth” yang melibatkan negara anggota dan mitra BRICS.