Jakarta, InfoPublik - Presiden RI Prabowo Subianto melanjutkan rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di New Delhi, India, Minggu (13/9/2026). Pada hari kedua KTT, Presiden Prabowo berpartisipasi dalam sesi bertema “Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth.”

Berbeda dengan sesi hari pertama yang dikhususkan bagi negara anggota penuh BRICS, sesi hari kedua diselenggarakan secara terbuka dengan turut melibatkan Partner Countries, negara-negara Outreach, serta sejumlah organisasi internasional. Forum tersebut menjadi kesempatan untuk bertukar pandangan mengenai upaya membangun pertumbuhan global yang semakin tangguh, inovatif, inklusif, dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya membangun koherensi antara kebijakan pembangunan berkelanjutan, penanganan perubahan iklim, dan pengurangan risiko bencana. Ketiga agenda tersebut perlu ditempatkan dalam satu kerangka kebijakan yang saling memperkuat untuk memastikan hasil pembangunan dapat bertahan dalam menghadapi berbagai risiko dan tantangan di masa depan.

Dijelaskan Kepala Negara, Indonesia memandang bahwa ketahanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan berkelanjutan. Berbagai capaian pembangunan yang telah dibangun selama bertahun-tahun dapat mengalami kemunduran ketika berhadapan dengan bencana alam maupun dampak perubahan iklim. Pengalaman Indonesia menunjukkan pentingnya pendekatan tersebut. Bencana yang terjadi di Aceh menjadi salah satu contoh bagaimana bencana dapat memberikan dampak besar terhadap masyarakat, infrastruktur, dan capaian pembangunan.

"Pada saat yang sama, sebagai negara kepulauan, Indonesia juga menghadapi risiko jangka panjang akibat perubahan iklim, termasuk kenaikan permukaan air laut atau sea-level rise yang dapat berdampak terhadap masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah pesisir," jelasnya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak cukup hanya diarahkan untuk menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga harus mampu meningkatkan ketahanan masyarakat dan melindungi hasil-hasil pembangunan dari berbagai risiko di masa depan.

Selain ketahanan, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya memastikan pembangunan global berlangsung secara inklusif. Berbagai agenda dan inisiatif BRICS perlu memberikan manfaat nyata dan menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan, termasuk kelompok rentan serta masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi dan pembangunan.

Dalam konteks tersebut, kemajuan teknologi dan transformasi digital dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk memperluas manfaat pembangunan. Pemanfaatan teknologi digital dapat membuka akses yang lebih luas terhadap berbagai layanan, meningkatkan produktivitas, memperkuat konektivitas, serta membantu menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya belum memperoleh manfaat pembangunan secara optimal.

Namun demikian, transformasi digital juga perlu diarahkan secara inklusif sehingga perkembangan teknologi tidak justru memperlebar kesenjangan. Kerja sama BRICS dapat berperan dalam memperkuat kapasitas, pertukaran pengetahuan, serta akses terhadap teknologi, khususnya bagi negara-negara berkembang. “Pembangunan yang tangguh harus inklusif. Kemajuan yang kita capai harus dapat dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Teknologi dan inovasi perlu kita manfaatkan untuk memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto.

Ke depan, tantangan pembangunan global juga akan memasuki fase penting seiring semakin dekatnya tahun 2030 sebagai target pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Karena itu, Indonesia memandang BRICS perlu mulai berperan aktif dalam diskusi dan proses negosiasi mengenai arah agenda pembangunan global pasca-2030. Keterlibatan tersebut penting untuk memastikan perspektif, kebutuhan, dan kepentingan negara berkembang yang turut menjadi bagian dalam pembentukan kerangka pembangunan global berikutnya.

Dengan begitu, cakupan populasi dan perekonomian negara-negara anggotanya, BRICS memiliki posisi strategis untuk menyuarakan aspirasi negara berkembang sekaligus memberikan kontribusi konstruktif terhadap pembentukan agenda pembangunan global yang lebih inklusif.

Oleh karena itu, Indonesia mendorong agar BRICS tidak hanya menjadi forum untuk mendiskusikan berbagai tantangan pembangunan, tetapi juga mampu menghasilkan kerja sama yang konkret dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Semangat tersebut sejalan dengan tema Keketuaan India, “Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability,” yang menempatkan ketahanan, inovasi, kerja sama, dan keberlanjutan sebagai fondasi untuk menghadapi tantangan global.

Melalui keikutsertaan dalam KTT BRICS 2026, Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra aktif dalam mendorong kerja sama internasional yang berorientasi pada pembangunan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus memastikan bahwa manfaat pertumbuhan global dapat dirasakan secara lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat.

Turut mendampingi Presiden RI dalam KTT BRICS 2026, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Dalam kunjungan tersebut, Menko Airlangga turut didampingi oleh Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso.