Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat penanganan infrastruktur jalan pada wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Selatan. (Foto: Humas Kemen PU)
Jakarta, InfoPublik - Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) terus menggenjot penanganan infrastruktur jalan di Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Selatan untuk memperkuat konektivitas pemerintahan dan pelayanan publik.
Melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, penanganan dilakukan pada ruas Simpang Kuprik–Kampung SP9–SP3 Salor yang menghubungkan ibu kota Kabupaten Merauke dengan Kantor Gubernur Papua Selatan.
Menteri PU, Dody Hanggodo, mengatakan, ketersediaan infrastruktur pemerintahan menjadi bagian penting dalam mendukung kelembagaan daerah menjalankan fungsi pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Pembangunan DOB perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan mendukung pelayanan kepada masyarakat,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Penanganan ruas tersebut dilaksanakan melalui dua paket pekerjaan rekonstruksi. Pada paket pertama, Rekonstruksi Jalan Simpang Kuprik–Kampung SP9–SP3 Salor Segmen empat, penanganan ditargetkan sepanjang lima kilometer dengan progres fisik mencapai 56,13 persen.
Sementara paket kedua mencakup penanganan jalan sepanjang 6,8 kilometer (km) dengan progres fisik mencapai 50,42 persen.
Kedua paket pekerjaan tersebut ditargetkan dapat mencapai Provisional Hand Over (PHO) pada 31 Desember 2026.
Menurut Kementerian PU, ruas jalan tersebut memiliki posisi strategis karena menjadi akses yang menghubungkan pusat pemerintahan Kabupaten Merauke dengan Kantor Gubernur Papua Selatan. Keberadaannya diharapkan mendukung mobilitas aparatur pemerintah sekaligus masyarakat. “Kementerian PU terus melakukan pengawasan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan agar target penyelesaian dapat tercapai sesuai jadwal,” tegas Dody.
Pembangunan jalan di Papua Selatan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas, tetapi juga memperkuat integrasi wilayah dan mendukung aktivitas masyarakat.
Dengan konektivitas yang semakin baik, pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan turut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan selatan Papua.
Upaya tersebut sejalan dengan semangat PU 608 untuk menghadirkan pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
