Bogor, InfoPublik - Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) terus mendorong percepatan pembangunan Bendungan Cibeet di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan memperkuat koordinasi penyelesaian pengadaan lahan yang masih menjadi tantangan utama proyek tersebut.

 

Perkembangan pembangunan Bendungan Cibeet menjadi perhatian dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Jumat (11/9/2026). Kunjungan dilakukan untuk melihat langsung perkembangan proyek sekaligus mengidentifikasi kendala yang dapat memengaruhi pencapaian target penyelesaian pada 2028.

 

Plt. Direktur Bendungan dan Danau, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian PU, Slamet Lestari mengatakan kebutuhan lahan Bendungan Cibeet mencapai sekitar 1.700,26 hektare (ha) yang mencakup 6.467 bidang.

 

Hingga saat ini, lahan yang telah dibebaskan mencapai 145,15 ha, sedangkan 1.555,11 ha masih dalam proses pembebasan.

 

Di tengah persoalan tersebut, progres fisik pembangunan Bendungan Cibeet telah mencapai 11,69 persen. Kementerian PU terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan instansi terkait untuk mempercepat penyelesaian pengadaan lahan sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.

 

Direktur Jenderal SDA Kementerian PU, Arnold A.P. Ritiauw, menegaskan, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan bendungan.  “Tanpa kerja sama yang baik, proyek ini tidak akan bisa selesai. Kami berharap bantuan secepat mungkin dari pemerintah daerah dan masyarakat terkait masalah pembebasan lahan ini, sehingga target penyelesaian pada 2028 tetap dapat tercapai,” kata Arnold dalam keterangannya dari Bogor, Sabtu (12/9/2026).

 

Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan, Bendungan Cibeet dan Bendungan Cijurey memiliki arti penting bagi Jawa Barat dan kepentingan nasional, terutama dalam mendukung ketahanan pangan.

 

Menurut Herman, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi merupakan salah satu wilayah pemasok utama beras ke Pasar Induk Cipinang. Karena itu, percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air di kawasan tersebut perlu didukung dengan penyelesaian persoalan sosial dan pengadaan lahan. "Kami akan membentuk tim terpadu untuk menangani persoalan sosial ini secara terstruktur, sistemik, dan masif,” kata Herman.

 

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, yang memimpin kunjungan kerja menilai pembangunan Bendungan Cibeet perlu terus didorong melalui percepatan pengadaan lahan dan penguatan koordinasi antarinstansi. “Progres fisiknya saat ini sekitar 11 persen, sementara waktu yang tersedia sekitar dua tahun empat bulan lagi. Karena itu, diperlukan langkah-langkah percepatan dan sinergi yang kuat dari seluruh pihak agar pembangunan dapat berjalan sesuai target,” kata Lasarus.

 

Menurutnya, penyelesaian persoalan lahan menjadi penting agar manfaat bendungan dapat segera dirasakan, terutama untuk mendukung pengendalian banjir di wilayah Karawang dan Bekasi.

 

Bendungan Cibeet nantinya ditargetkan mampu mendukung pengendalian banjir pada area sekitar 5.822 ha. Infrastruktur tersebut juga akan menyediakan air irigasi untuk lahan seluas 8.837 ha serta pasokan air untuk kebutuhan masyarakat dan berbagai keperluan lainnya hingga 3.770 liter per detik.

 

Selain fungsi pengendalian banjir dan penyediaan air, Bendungan Cibeet direncanakan memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) berkapasitas 0,25 megawatt serta potensi pengembangan floating solar berkapasitas 141,56 MWp.

 

Dengan fungsi tersebut, percepatan pembangunan Bendungan Cibeet diharapkan dapat mempercepat hadirnya manfaat infrastruktur sumber daya air bagi pengendalian banjir, ketahanan pangan, penyediaan air, dan pengembangan energi di Jawa Barat.