Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-25 mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPR RI, Selasa (14/7/2026). (Dok. Kemenkeu)
Jakarta, InfoPublik - Kabar baik datang dari panggung ekonomi internasional. Lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's Global Ratings (S&P) kembali mempertahankan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Keputusan tersebut menegaskan kepercayaan internasional terhadap ketahanan ekonomi Indonesia, kredibilitas kebijakan fiskal dan moneter, serta kemampuan Pemerintah menjaga stabilitas ekonomi di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Paripurna DPR RI mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (14/7/2026). "Pencapaian ini tidak lepas dari sinergi dan kolaborasi yang harmonis antara Pemerintah dan DPR RI dalam mengawal kebijakan fiskal negara," ujar Purbaya di hadapan sidang paripurna.
Keberhasilan mempertahankan rating ini juga didorong oleh langkah diplomasi ekonomi yang agresif. Menkeu Purbaya menceritakan momen saat dirinya bersama sejumlah anggota DPR RI menemui langsung para investor dan pihak S&P pada April lalu untuk memberikan gambaran utuh mengenai stabilitas politik dan ekonomi di tanah air.
Keberhasilan mempertahankan peringkat ini turut didorong oleh langkah diplomasi ekonomi yang aktif. Menkeu menceritakan momen dirinya bersama sejumlah Anggota DPR RI menemui langsung investor dan perwakilan S&P untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai stabilitas politik dan ekonomi Indonesia. "Jadi beberapa bulan lalu, April ya, kami dengan anggota DPR Ibu Sari Yuliati, Pak Misbakhun, Pak (Mohammad) Hekal, datang ke sana. Ketemu investor dan S&P dan menggambarkan bahwa di Indonesia tidak sama dengan negara lain. Di kita, DPR dan Pemerintah adalah satu kesatuan yang baik. Sehingga mereka bisa melihat kebijakan kita adalah kebijakan yang utuh dan betul-betul bertujuan memakmurkan rakyat tanpa melanggar undang-undang," ungkap Menkeu.
Penjelasan tersebut, menurut Menkeu, turut memperkuat keyakinan lembaga pemeringkat bahwa arah pengelolaan ekonomi Indonesia telah berada pada jalur yang tepat dan bergerak ke arah yang benar.
Bagi Pemerintah, keputusan S&P ini merupakan validasi objektif dari dunia internasional terhadap kredibilitas kebijakan ekonomi yang ditempuh Indonesia selama ini. "Pengumuman S&P ini memberikan indikasi yang jelas bahwa lembaga internasional yang jujur, prudent, dan independent melihat kebijakan kita sudah baik," tegas Purbaya.
