Jakarta, InfoPublik - Di tengah berbagai dinamika ekonomi global, Pemerintah terus berupaya memperkuat sejumlah langkah strategis guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Upaya tersebut di antaranya dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga, percepatan implementasi program prioritas, serta penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif dan responsif terhadap kebutuhan dunia usaha.

“Ekonomi global pada tahun 2026 masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Meski demikian, Indonesia tetap menunjukkan ketahanan dan berada pada posisi yang baik untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, didukung oleh fundamental domestik yang solid,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutan pembukanya pada International Seminar on Debottlenecking Channel di Jakarta, pada Selasa (12/5/2026).

Seminar tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah, pelaku usaha, dan para pemangku kepentingan dalam menciptakan mekanisme penyelesaian hambatan investasi yang lebih efektif, cepat, dan terkoordinasi.

“Probabilitas Indonesia mengalami resesi juga tetap sangat rendah, yakni di bawah 5%, lebih rendah dibandingkan Amerika Serikat, Jepang, dan Kanada. Hal ini mencerminkan ketahanan ekonomi Indonesia serta kapasitas pertumbuhan yang tetap kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global,” imbuh Menko Airlangga.

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga menjelaskan bahwa ketahanan ekonomi Indonesia dapat terlihat pada triwulan I tahun 2026, di mana ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61%, dengan tingkat inflasi yang terjaga pada level 2,42% serta tingkat keyakinan konsumen yang tetap kuat. Selain itu, neraca perdagangan Indonesia juga terus mencatat surplus selama 71 bulan berturut-turut, didukung oleh stabilitas sektor keuangan dan cadangan devisa yang solid.

Lebih lanjut, dalam upaya memperkuat akselerasi pertumbuhan ekonomi, Presiden RI Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3-MPPE). Satgas tersebut dibentuk untuk memperkuat sinergi lintas Kementerian/Lembaga, menyederhanakan proses, serta mempercepat penyelesaian berbagai hambatan implementasi program strategis nasional.

Menko Airlangga menyebutkan bahwa debottlenecking channel memiliki tiga fungsi utama, yakni menangkap dan mengelola hambatan secara real time, menyediakan kanal yang kredibel bagi investor untuk menyampaikan berbagai kendala secara langsung, serta menerjemahkan berbagai masukan tersebut menjadi rekomendasi kebijakan yang dapat segera ditindaklanjuti.

Melalui penguatan mekanisme debottlenecking tersebut, Pemerintah tidak hanya berupaya untuk menyederhanakan proses dan memperbaiki iklim usaha, tetapi juga membangun kepercayaan investor bahwa Indonesia merupakan destinasi investasi yang aman, predictable, dan minim hambatan.

Pemerintah optimistis bahwa di tengah ketidakpastian global, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan dunia. Namun demikian, hal tersebut memerlukan langkah yang cepat, koordinasi yang solid, dan implementasi kebijakan yang konsisten agar berbagai potensi ekonomi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan bersama.

“Mari kita ubah hambatan-hambatan ini menjadi saluran yang terbuka lebar untuk kemakmuran bersama. Saya berharap seminar ini dapat menghasilkan diskusi yang produktif dan memberikan berbagai masukan yang konstruktif,” tutup Menko Airlangga.