Jakarta, InfoPublik – Menteri Keuangan baru Suahasil Nazara menghadapi tantangan untuk menjaga dua kepentingan yang kerap berhadapan dalam kebijakan fiskal: mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mempertahankan disiplin dan kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian menilai pergantian Menteri Keuangan tidak semestinya dimaknai sebagai pilihan antara pendekatan Sri Mulyani Indrawati dan Purbaya Yudhi Sadewa. Menurutnya, masing-masing pendekatan memiliki titik tekan berbeda yang justru dapat disatukan dalam satu kerangka kebijakan.  “Sri Mulyani memulai dari kredibilitas: seberapa jauh ruang fiskal dapat digunakan tanpa mengurangi kemampuan pemerintah menghadapi shock berikutnya. Purbaya memulai dari aktivasi: kalau pemerintah mempunyai kapasitas di neraca, mengapa kapasitas tersebut harus menganggur? Tantangan Suahasil sekarang adalah menggabungkan keduanya,” ujar Fakhrul dalam keterangannya, Senin (14/9/2026).

Menurut dia, Suahasil tidak perlu membalikkan seluruh kebijakan sebelumnya. Fokus yang lebih penting adalah mempertahankan kapasitas fiskal untuk mendorong pertumbuhan, sembari memastikan penggunaan instrumen fiskal berlangsung dengan aturan dan koordinasi yang jelas.  “Suahasil tidak perlu memilih antara growth dan prudence. Kesempatannya justru mempertahankan ambisi pertumbuhan Purbaya, menjaga disiplin fiskal yang dibangun Sri Mulyani, kemudian membuat keduanya bekerja dalam satu arsitektur kebijakan,” katanya.

Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian adalah penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun di perbankan BUMN. Fakhrul menilai kebijakan tersebut telah memperluas instrumen pemerintah untuk memperkuat transmisi kebijakan ke sektor keuangan dan perekonomian. Namun, setelah instrumen tersedia, pemerintah perlu memastikan penggunaannya memiliki aturan yang jelas dan dapat diprediksi pasar.

Ia tidak melihat kebutuhan untuk menarik SAL secara mendadak karena langkah tersebut berisiko menimbulkan guncangan likuiditas. Sebaliknya, mempertahankan kebijakan tanpa kerangka yang jelas juga dapat memperpanjang ketidakpastian. “Saya tidak melihat perlunya SAL ditarik secara mendadak. Itu justru dapat menghasilkan liquidity shock. Tetapi mempertahankannya tanpa framework yang lebih jelas juga mempertahankan ketidakpastian,” ujarnya.

Menurut Fakhrul Fulvian, kerangka tersebut setidaknya perlu mengatur jadwal jatuh tempo, mekanisme rollover, batas minimum fiscal cash buffer, serta koordinasi dengan pengelolaan likuiditas Bank Indonesia (BI). “Purbaya memperluas toolkit. Tantangan Suahasil adalah menulis rulebook-nya,” katanya.

Ia menilai persoalan utama bukan hanya seberapa besar likuiditas yang tersedia, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut disusun secara berurutan dan terkoordinasi. Ketika pemerintah menambah likuiditas melalui SAL sementara BI pada saat yang sama mengelola atau menyerap likuiditas melalui instrumen seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), pasar dapat menerima sinyal kebijakan yang berbeda.  “Dua kebijakan yang secara individual benar belum tentu menghasilkan policy mix yang optimal apabila timing dan sequencing-nya tidak terkoordinasi,” ujar Fakhrul.

Memperkuat Kerangka Pengelolaan Kas Pemerintah, SBN, dan Likuiditas

Karena itu, salah satu ukuran keberhasilan Menteri Keuangan baru adalah terciptanya kerangka yang lebih dapat diprediksi antara pengelolaan kas pemerintah, penerbitan surat berharga negara (SBN), dan pengelolaan likuiditas oleh BI.

Menurut Fakhrul, koordinasi tersebut tidak berarti mengurangi independensi bank sentral. Masing-masing institusi tetap harus mengambil keputusan sesuai mandatnya. Namun, dampak kebijakan fiskal dan moneter pada akhirnya bertemu di pasar keuangan.  “Independensi berarti masing-masing institusi tetap mengambil keputusan sesuai mandatnya. Tetapi neraca perekonomian tidak mengenal batas institusi. Ketika Kementerian Keuangan menempatkan atau menarik SAL, dampaknya masuk ke likuiditas yang juga sedang dikelola BI,” katanya.

Bagi industri perbankan, lanjut dia, kepastian arah likuiditas justru lebih penting dibandingkan kondisi likuiditas yang melimpah tetapi berpotensi berubah secara tiba-tiba.

Di sisi lain, Fakhrul mengingatkan risiko overcorrection setelah pergantian Menteri Keuangan. Upaya memperkuat kredibilitas fiskal jangan sampai berubah menjadi konsolidasi fiskal yang terlalu cepat ketika perekonomian masih membutuhkan dukungan.

Komitmen menjaga defisit APBN di bawah tiga persen terhadap produk domestik bruto (PDB) tetap penting untuk mempertahankan kepercayaan terhadap fiskal Indonesia. Namun, kondisi global yang masih ditandai mahalnya global duration dan permintaan domestik yang belum sepenuhnya kuat membutuhkan kehati-hatian dalam menentukan kecepatan konsolidasi.  “Fiscal prudence tetap diperlukan. Tetapi prudence berbeda dengan austerity. Jangan sampai keinginan memperkuat kredibilitas justru menghasilkan premature consolidation ketika ekonomi masih membutuhkan dukungan,” ujarnya.

Menurut Fakhrul, kredibilitas fiskal memiliki nilai bukan semata karena neraca pemerintah terlihat sehat, melainkan karena kesehatan tersebut menciptakan ruang bagi pemerintah untuk bertindak ketika terjadi guncangan ekonomi. “Neraca yang sehat bukan tujuan untuk sekadar terlihat sehat. Kita menjaganya agar mempunyai kapasitas untuk bertindak ketika diperlukan,” katanya.

Fakhrul Fulvian juga menilai kebijakan fiskal tidak dapat dilihat hanya dari APBN. Hubungan antara APBN, BUMN, Danantara, dan berbagai kendaraan pembiayaan pemerintah perlu ditempatkan dalam kerangka koordinasi yang sama. Menurut dia, kejelasan tersebut penting untuk memastikan risiko quasi-fiscal tetap dapat dipetakan dan dikelola.  “Kalau kita membangun rulebook yang sangat jelas untuk SAL dan APBN, tetapi aktivitas quasi-fiscal berkembang di luar kerangka koordinasi yang sama, kita hanya menyelesaikan sebagian persoalan,” ujarnya.

Karena itu, transparansi mengenai pembagian risiko, sumber pembiayaan, serta hubungan antara APBN dan kendaraan investasi pemerintah menjadi semakin penting bagi pasar. “Pasar tidak membutuhkan pemerintah yang tidak pernah mengambil risiko. Pasar membutuhkan pemerintah yang membuat jelas risiko apa yang diambil, siapa yang menanggungnya dan bagaimana risiko tersebut dikelola,” kata Fakhrul.

Dari sisi pasar keuangan, kombinasi kredibilitas fiskal yang lebih kuat dan policy sequencing yang lebih jelas berpotensi mendukung stabilitas rupiah sekaligus menurunkan sovereign risk premium Indonesia.

Namun, Fakhrul mengingatkan bahwa kredibilitas fiskal tidak berarti pemerintah harus memaksakan imbal hasil atau yield SBN berada pada level tertentu. “Fiscal credibility dan higher bond yield dapat coexist. Dengan global duration yang masih mahal, kita tetap harus membiarkan pasar obligasi menemukan market-clearing yield-nya,” ujarnya.

Dengan demikian, penguatan persepsi terhadap fiskal Indonesia idealnya tercermin dalam penurunan risk premium, sementara pergerakan yield SBN tetap memberikan ruang bagi pasar untuk mencerminkan biaya modal global dan kebutuhan pembiayaan Indonesia.

Fakhrul melihat pergantian Menteri Keuangan sebagai momentum untuk membawa kebijakan fiskal Indonesia dari fase eksperimen menuju institusionalisasi.

Menurut dia, Menkeu Suahasil tidak perlu diposisikan sebagai kembalinya pendekatan era Sri Mulyani maupun sebagai penolakan terhadap eksperimen yang dilakukan Purbaya. Justru, tantangan utamanya adalah mengambil elemen terbaik dari kedua pendekatan tersebut dan memasukkannya ke dalam kerangka kebijakan yang lebih terukur.  “Saya tidak melihat Suahasil sebagai kembalinya era Sri Mulyani ataupun penolakan terhadap eksperimen Purbaya. Kesempatannya justru mengambil yang terbaik dari keduanya,” katanya.

Dengan kerangka tersebut, tugas Menteri Keuangan baru bukan sekadar menentukan apakah kebijakan fiskal harus lebih ekspansif atau konservatif. Yang lebih penting adalah membangun aturan, urutan kebijakan, dan koordinasi antarlembaga yang memungkinkan fiskal tetap menjadi mesin pendukung pertumbuhan tanpa mengorbankan kredibilitas.  “Risiko terbesar adalah overcorrection menuju austerity. Peluang terbesarnya adalah institutionalization. Kalau berhasil, kita tidak lagi harus memilih antara pertumbuhan dan stabilitas. Kita mulai membangun kerangka agar keduanya dapat berjalan bersama,” ujar Fakhrul.