Pertemuan bersama perwakilan organisasi keagamaan Islam di Universitas Nahdlatul Ulama NTB, Jumat (10/4/2026). (Foto: Humas Kementerian ATR/BPN)
Jakarta, InfoPublik — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid mendorong percepatan sertipikasi tanah wakaf di Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui kolaborasi dengan organisasi keagamaan dan perguruan tinggi.
Dalam pertemuan bersama perwakilan organisasi keagamaan Islam di Universitas Nahdlatul Ulama NTB, Jumat (10/4/2026), Menteri Nusron menegaskan bahwa sertipikasi tanah wakaf merupakan langkah strategis untuk melindungi aset keagamaan dari potensi sengketa di masa depan. “Saya mengajak kerja sama untuk menyelesaikan sertipikasi tanah wakaf. Rumah kita saja disertipikatkan, masa rumah Tuhan tidak,” ujarnya sebagaimana siaran pers yang diterima InfoPublik Jumat (10/4/2026).
Ia menjelaskan, tanah wakaf yang belum bersertipikat memiliki risiko konflik, terutama ketika nilai ekonominya meningkat, khususnya di kawasan strategis seperti Mandalika.
Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, terdapat sekitar 14 ribu bidang tanah wakaf di NTB. Namun, baru sekitar 7.063 bidang atau 50,2 persen yang telah bersertipikat.
Rinciannya meliputi masjid sebanyak 5.468 bidang (2.923 bersertipikat), musala 5.045 bidang (2.184 bersertipikat), makam 756 bidang (299 bersertipikat), pesantren 698 bidang (302 bersertipikat), sekolah 1.004 bidang (360 bersertipikat), serta fasilitas sosial lainnya 1.098 bidang (995 bersertipikat).
Untuk mempercepat capaian tersebut, Menteri Nusron menargetkan seluruh sertipikasi tanah wakaf di NTB dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun. Ia meminta Kantor Wilayah BPN setempat membentuk tim khusus serta memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak.
Salah satu strategi yang didorong adalah kolaborasi dengan perguruan tinggi melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik yang fokus pada pendampingan sertipikasi tanah wakaf. “Buat MoU dengan kampus seperti UNU, UIN, atau Universitas Muhammadiyah, libatkan mahasiswa melalui KKN tematik untuk membantu proses sertipikasi,” tegas Menteri ATR/BPN.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi NTB Badrun, Rektor UNU NTB Baiq Mulianah, serta perwakilan organisasi keagamaan lainnya di NTB.
Langkah percepatan ini dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum atas aset keagamaan sekaligus mencegah potensi konflik agraria di masa depan.
Dengan sinergi antara pemerintah, organisasi keagamaan, dan perguruan tinggi, pemerintah menargetkan pengelolaan tanah wakaf di NTB menjadi lebih tertib, aman, dan berkelanjutan.
