Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan manfaat ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) setelah penandatanganan perjanjian oleh seluruh negara anggota ASEAN di Manila, Filipina. (Foto: Humas Ekon)
Jakarta, InfoPublik - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan manfaat ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) setelah penandatanganan perjanjian oleh seluruh negara anggota ASEAN di Manila, Filipina.
Kesepakatan tersebut diharapkan menjadi salah satu instrumen strategis dalam mempercepat transformasi digital, memperluas peluang ekonomi, serta memperkuat daya saing Indonesia di kawasan ASEAN.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko), Airlangga Hartarto di Manila, Sabtu (14/11/2026) menyatakan bahwa ASEAN DEFA diharapkan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru (new engine of growth) bagi Indonesia.
"Dengan populasi sekitar 693 juta jiwa, integrasi ekonomi digital ASEAN membuka peluang perluasan akses pasar bagi pelaku usaha Indonesia, khususnya UMKM, untuk menjangkau konsumen di seluruh kawasan," kata Airlangga Hartarto.
Berdasarkan laporan e-Conomy SEA 2026, nilai Gross Merchandise Value (GMV) ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai USD446 miliar pada 2035. Implementasi DEFA diharapkan dapat mendukung pencapaian potensi tersebut melalui perluasan pasar digital, peningkatan transaksi lintas negara, serta penguatan ekosistem ekonomi digital nasional.
Salah satu manfaat utama ASEAN DEFA bagi Indonesia adalah peningkatan efisiensi perdagangan lintas negara melalui digitalisasi dokumen perdagangan, penyederhanaan prosedur kepabeanan, dan penguatan konektivitas ASEAN Single Window. Harmonisasi sistem perdagangan elektronik, termasuk pengakuan dokumen dan tanda tangan elektronik, diharapkan dapat mengurangi biaya transaksi, mempercepat proses ekspor-impor, serta meningkatkan kemudahan berusaha. Langkah ini membuka peluang lebih luas bagi UMKM Indonesia untuk terhubung dengan rantai pasok dan pasar digital ASEAN.
Di bidang pembayaran digital, ASEAN DEFA diharapkan dapat mendorong pengembangan sistem pembayaran lintas negara yang lebih terintegrasi, termasuk melalui perluasan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di kawasan ASEAN. Konektivitas tersebut akan semakin memudahkan masyarakat Indonesia melakukan transaksi di negara mitra, sekaligus memungkinkan wisatawan dari negara ASEAN lainnya yang telah terhubung dengan QRIS untuk bertransaksi di Indonesia, termasuk pada UMKM dan merchant lokal. Peningkatan interoperabilitas sistem pembayaran diharapkan dapat memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi transaksi, serta memperkuat partisipasi UMKM dalam ekonomi digital kawasan.
Selain perdagangan dan pembayaran digital, ASEAN DEFA juga membuka peluang untuk mempercepat pengembangan sumber daya manusia (SDM) digital nasional, khususnya dalam mencetak tenaga kerja terampil dan pengembang teknologi (technology developers). Penguatan kompetensi digital, peningkatan keterampilan (upskilling dan reskilling), serta kerja sama pengembangan talenta antarnegara ASEAN diharapkan dapat meningkatkan kesiapan tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi transformasi ekonomi digital.
Pengembangan teknologi baru (emerging technologies) juga menjadi salah satu peluang strategis bagi Indonesia, khususnya dalam bidang kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI), keamanan siber (cybersecurity), serta pengembangan infrastruktur pusat data (data center) dan komputasi awan (cloud computing). Melalui peningkatan kerja sama, investasi, dan penguatan kapasitas teknologi, Indonesia diharapkan dapat bertransformasi dari pengguna menjadi pengembang teknologi digital, sekaligus meningkatkan daya saing industri digital nasional.
ASEAN DEFA turut memperkuat komitmen pelindungan data pribadi, keamanan transaksi digital, dan kepercayaan konsumen. Melalui penguatan standar pelindungan data, kerja sama keamanan siber, serta pencegahan penipuan daring (online scams), perjanjian ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan tepercaya. Bagi Indonesia, komitmen tersebut sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, sekaligus mendukung pertukaran data lintas negara yang aman dengan tetap memperhatikan kepentingan publik dan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional.
Implementasi ASEAN DEFA juga sejalan dengan agenda reformasi struktural Indonesia, khususnya dalam penguatan kualitas regulasi, tata kelola ekonomi digital, serta peningkatan kepastian hukum dan iklim investasi. Upaya tersebut turut mendukung proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), terutama dalam mendorong keselarasan kebijakan nasional dengan praktik dan standar internasional.
Pasca-penandatanganan, Pemerintah Indonesia akan memprioritaskan percepatan proses ratifikasi, penyiapan regulasi domestik, serta penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga untuk memastikan kesiapan implementasi ASEAN DEFA. Langkah tersebut mencakup identifikasi kebutuhan penyesuaian regulasi, penguatan kelembagaan, serta pengembangan kapasitas dan infrastruktur digital nasional agar berbagai komitmen dalam perjanjian dapat dilaksanakan secara efektif.
"Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk kementerian/lembaga, pelaku usaha, asosiasi industri, dan masyarakat. Melalui langkah tersebut, implementasi ASEAN DEFA diharapkan tidak hanya memperluas akses pasar dan meningkatkan efisiensi ekonomi digital, tetapi juga memperkuat penguasaan teknologi, menciptakan peluang kerja berkualitas, dan memastikan manfaat transformasi digital dapat dirasakan secara inklusif oleh masyarakat Indonesia," pungkas Menko Airlangga.
