Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Moh. Edy Mahmud. (Foto: Tangkapan Layar Youtube BPS)
Jakarta, InfoPublik — Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai target pertumbuhan ekonomi enam persen yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bukan sekadar optimisme, melainkan tujuan yang realistis dan dapat dicapai. Namun, ia menegaskan bahwa pencapaian itu membutuhkan perubahan cara pandang dan pendekatan kebijakan ekonomi yang lebih berani dan terukur.
“Pertumbuhan enam persen itu bukan mimpi. Tapi diperlukan perubahan fundamental dalam bagaimana kebijakan fiskal–moneter bekerja dan bagaimana ekonomi digerakkan,” ujar Fakhrul, dalam keterangannya ke InfoPublik, Minggu (23/11/2025).
Ia menilai, kebijakan penempatan dana pemerintah di perbankan sudah menunjukkan dampak awal, tetapi belum memberikan dorongan optimal untuk akselerasi ekonomi.
Fakhrul Fulvian mengemukakan empat langkah kunci yang dinilai dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional. Pertama, reformasi Pasar Tenaga Kerja dan Dukungan pada Industri Dalam Negeri.
Menurut Fakhrul, konsumsi rumah tangga harus menjadi mesin utama pertumbuhan. Syaratnya jelas: lapangan kerja harus tercipta dalam skala besar. “Jangan beri akses investasi asing kalau tidak berdampak positif bagi tenaga kerja Indonesia. Justru perusahaan yang naikkan gaji dan membuka lapangan kerja baru harus didorong,” tegasnya.
Ia menilai penertiban thrifting impor sudah tepat untuk melindungi industri lokal. Selain itu, insentif pajak bagi perusahaan pencipta kerja perlu diperluas. Hilirisasi, terutama komoditas tembaga, juga disebut harus dipercepat.
Kedua, perluasan sumber pembiayaan APBN melalui diversifikasi mata uang global. Fakhrul menilai Indonesia perlu mengurangi ketergantungan pada pembiayaan berbasis dolar AS. “Optimalisasi penerbitan Dim Sum Bond dalam Renminbi sangat strategis. Biayanya rendah, likuiditasnya besar, dan membuka ruang fiskal signifikan,” jelasnya.
Ia juga mendorong: penguatan kerja sama swap BI–PBOC, perluasan penggunaan CNH di Indonesia, dan diversifikasi pembiayaan APBN dengan instrumen internasional lain.
Ketiga, pemulihan balance sheet UMKM dan subkontraktor infrastruktur. Fakhrul menyoroti banyak UMKM terutama subkontraktor konstruksi yang terhambat akibat tunggakan pembayaran proyek pemerintah. “Begitu backlog pembayaran diselesaikan, kredit UMKM akan langsung bergerak. Dampaknya cepat dan luas,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa kompetensi pelaku UMKM tidak diragukan. Masalahnya banyak yang terhenti karena arus kas macet. Pemulihan ini diyakini dapat memperkuat ekonomi dari bawah.
Kempat, koordinasi BI–Pemerintah untuk menjaga likuiditas sistem keuangan. Untuk mencapai target pertumbuhan tinggi, Fakhrul menilai likuiditas perbankan tidak boleh ketat. “BI perlu menjaga ruang likuiditas tetap longgar melalui instrumen moneter, operasi pasar, dan pendalaman pasar keuangan. Kredit yang mengalir akan memperkuat konsumsi dan investasi,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa isu volatilitas rupiah dapat dikelola melalui diversifikasi penggunaan mata uang asing di luar dolar dalam pembiayaan dan transaksi perdagangan.
Fakhrul menegaskan bahwa seluruh kebijakan ekonomi harus berorientasi pada penciptaan lapangan kerja, baik langsung maupun tidak langsung. “Kalau aktivitas pemerintah tidak menambah serapan tenaga kerja, sebaiknya jangan jadi prioritas. Industri tekstil, pertanian, peternakan, hingga pertambangan harus diperkuat,” katanya.
Menurutnya, kunci keberhasilan terletak pada orkestrasi kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia, dengan fokus pada tenaga kerja, pembiayaan inovatif, pemulihan UMKM, serta regulasi yang tertib dan efektif. “Pertumbuhan tinggi bukan soal mimpi, tapi soal keberanian mengubah pendekatan di tengah tantangan global,” tutup Fakhrul Fulvian.
_thumb.jpg)
