Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid saat memberikan sambutan pada acara “AI for Indonesia 2025 by Kumparan” di Ballroom Djakarta Theater, Jakarta, Kamis (23/10/2025) mengatakan Indonesia termasuk salah satu negara paling optimistis di dunia dalam menghadapi perkembangan AI. (Foto: Indra/Kemkomdigi)
Jakarta, InfoPublik – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan bahwa kemajuan kecerdasan artifisial (AI) bukan ancaman bagi tenaga kerja manusia, melainkan peluang besar yang dapat membuka hingga 90 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor.
“Memang benar, AI diperkirakan akan menggantikan sekitar 85 juta pekerjaan pada tahun 2025. Namun, pada saat yang sama, teknologi ini juga berpotensi menciptakan 90 juta pekerjaan baru di bidang yang sebelumnya tidak ada. Jadi, AI perlu diwaspadai, tapi tidak perlu ditakuti,” ujar Meutya dalam keterangannya terkait acara “AI for Indonesia” yang digelar di The Ballroom Djakarta Theater, oada Kamis (23/10/2025).
Menurut Meutya, Indonesia termasuk salah satu negara paling optimistis di dunia dalam menghadapi perkembangan AI. Hasil berbagai survei menunjukkan masyarakat Indonesia memiliki tingkat penerimaan teknologi baru yang tinggi tanpa disertai ketakutan berlebihan.
“Indonesia dinilai sebagai negara yang mampu menerima AI dengan baik, tidak takut, dan ini pertanda positif. Artinya, masyarakat kita siap beradaptasi,” jelasnya.
Ia menambahkan, AI seharusnya dipandang sebagai alat bantu untuk memperkuat kemampuan manusia, bukan menggantikannya. “Kita perlu melihat AI dari perspektif pemberdayaan, bukan penggantian. Teknologi ini harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas manusia, memperluas kreativitas, dan mempercepat produktivitas,” kata dia.
Untuk mengoptimalkan potensi ekonomi digital tersebut, pemerintah tengah menyusun Peta Jalan Nasional AI sebagai panduan lintas sektor. Regulasi ini akan dituangkan dalam Peraturan Presiden yang ditargetkan terbit pada awal tahun 2026.
“Insyaallah pada awal 2026, Peraturan Presiden tentang peta jalan ini sudah dapat diterbitkan dan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan,” ungkap Meutya.
Peta jalan ini diharapkan menjadi fondasi bagi Indonesia dalam mengembangkan AI yang aman, etis, dan berpihak pada manusia. Pemerintah juga menyiapkan kebijakan untuk memastikan pemerataan manfaat teknologi digital di seluruh wilayah.
Menkomdigi menegaskan, penguatan infrastruktur digital merupakan bagian tak terpisahkan dari strategi pengembangan AI nasional. Salah satunya dilakukan melalui pelelangan frekuensi 1,4 Gigahertz (GHz) untuk menghadirkan layanan internet yang lebih cepat, murah, dan merata.
“Yang juga penting adalah memastikan agar pemanfaatan AI menjadi inklusif. Tidak hanya untuk kota besar, tetapi juga menjangkau masyarakat di daerah,” tuturnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menggunakan teknologi kecerdasan artifisial dengan tanggung jawab moral dan sosial.
“Ketika pemanfaatannya dilakukan dengan bijak, AI akan membawa banyak kebaikan. Demokrasi teknologi menuntut tanggung jawab bersama, dan kita semua memiliki peran yang sama penting dalam menentukan arah perkembangan AI ke depan,” pungkas Menmomdigi.
