Jakarta, InfoPublik - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, perhutanan sosial telah memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi inklusif dan keberlangsungan ekologis.

Hal itu disampaikan Raja Anton saat menyampaikan paparan dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jumat (10/10/2025). "Perhutanan sosial yang paling penting dalam artian terkait dengan hajat hidup orang banyak. Perhutanan sosial memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi inklusif," ujar  Raja Juli Antoni.

Berdasarkan data Kementerian Kehutanan (Kemenhut), nilai transaksi ekonomi dari kegiatan masyarakat kehutanan tercatat telah mencapai Rp4,5 triliun.

Lebih lanjut, Raja Juli Antoni mengatakan saat ini kualitas dan kuantitas sama-sama diutamakan untuk program perhutanan sosial. Untuk itu, ia menekankan pentingnya kerja sama dan kolaborasi dari berbagai pihak.

Saat ini, pemerintah menargetkan akses kelola perhutanan sosial adalah sebesar 12,7 juta hektare pada 2030. "Target perhutanan sosial sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 menetapkan sasaran 12,7 juta hektar akses kelola, 25 ribu KUPS Mandiri, dan 25 ribu pendamping pada 2030," kata Menhut.

Dengan demikian, masih terdapat ruang kerja yang luas yang harus ditempuh bersama dengan langkah yang lebih cepat, lebih terarah, dan lebih sinergis.

Sebelumnya, Menhut menegaskan pentingnya kolaborasi dengan masyarakat lokal, swasta dan masyarakat adat untuk mewujudkan pembangunan ekosistem hutan yang berkelanjutan.

Menurutnya, Kemenhut  juga memberikan akses keuangan dan bisnis terhadap masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan.  “Masyarakat adat dapat melakukan pengelolaan terhdap hutan serta adanya kerja sama dengan lembaga internasional seperti World Wild Fund  (WWF),” katanya.