Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin Rapat Koordinasi Pembangunan Kewilayahan di Jakarta, Rabu (13/8/2025). (Foto: Ismadi Amrin/InfoPublik)
Jakarta, InfoPublik – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti pentingnya digitalisasi tata ruang dan penertiban kendaraan over dimension overload (ODOL) di Rapat Koordinasi Pembangunan Kewilayahan di Jakarta, Rabu (13/8/2025).
Dalam rapat tersebut, AHY juga menekankan sejumlah agenda strategis, mulai dari pemerataan pembangunan wilayah hingga pengembangan kereta cepat Jawa.
Menko AHY mengatakan salah satu fokus utama pemerintah adalah memastikan progres program Integrated Land Administration and Special Planning. "Kita ingin memastikan program ini berjalan sesuai koridor waktu empat tahun ke depan. Ini penting agar pembangunan tidak asal-asalan dan menimbulkan masalah tumpang tindih di kemudian hari," ujarnya.
Selain itu, AHY menyinggung kebijakan One Spatial Planning Policy yang terintegrasi dengan One Map Policy dan Satu Data Indonesia. "Digitalisasi tata ruang adalah kunci. Tanpa perencanaan yang matang, pembangunan bisa kacau dan merugikan," tegasnya.
Dalam konteks transmigrasi, AHY meminta laporan progres program 5T (Transmigrasi, Tenaga Kerja, Teknologi, Tanah, dan Transportasi) serta revitalisasi kawasan transmigrasi di sejumlah wilayah prioritas.
Isu panas yang dibahas adalah penertiban kendaraan ODOL. Menko IPK mengungkapkan, kerusakan jalan akibat ODOL mencapai puluhan triliun rupiah per tahun. "Banyak korban jiwa, baik pengemudi truk maupun masyarakat umum. Kita tidak boleh lagi membiarkan ini," tegasnya.
Menteri yang akrab disapa AHY ini juga membantah anggapan bahwa penertiban ODOL akan berdampak buruk pada ekonomi. "Data menunjukkan, dampaknya tidak signifikan. Ini hanya alasan untuk menghambat penertiban yang sudah tertunda belasan tahun," jelasnya.
Untuk itu, Agus Harimurti Yudhoyono menggarisbawahi tugas khusus dari Presiden untuk mengawal pengembangan kereta cepat Jawa hingga Surabaya. "Ini game changer untuk mobilitas manusia dan barang. Kita juga perlu kembangkan hub-hub baru untuk mempercepat konektivitas," ujarnya.
Selain itu, dibahas pula investigasi kecelakaan transportasi terbaru. "Kita harus tahu akar masalahnya, apakah teknis, human error, atau faktor armada. Ini penting agar tidak terulang," kata AHY.
Kementerian dan lembaga yang terlibat dalam rapat ini juga membahas pengaktifan bandara internasional, yang kini berjumlah 40 di sejumlah daerah. "Bandara internasional harus bisa mendongkrak pariwisata, tapi kita perlu ukur efektivitasnya," imbuhnya.
Proyek Giant Sea Wall atau proteksi Pantura menjadi sorotan. "Kita fokus di Jakarta, Semarang, dan Demak dengan pendekatan terintegrasi, termasuk nature-based solution seperti mangrove," jelas Agus Harimurti Yudhoyono.
Di sektor irigasi, pemerintah terus mengawal program jaringan irigasi untuk ketahanan pangan. Sementara untuk perumahan, AHY meminta solusi pembiayaan yang inovatif, seperti skim KUR hingga FLPP. "Konsep Transit-Oriented Development (TOD) juga harus jadi arus utama, khususnya di Jakarta," pungkasnya.
Rapat ini dihadiri para menteri terkait, termasuk menteri dan wakil menteri sejumlah kementerian. Seperti Bappenas, Kemenpera, Menteri Perhubungan, dan sejumlah pejabat Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Untuk itu, Menko AHY berharap kolaborasi lintas kementerian dan daerah dapat mempercepat pembangunan yang berkeadilan.
