Jaga Harga Gabah Petani, Pemerintah Tunda sementara Program Intervensi Perberasan

Jakarta, InfoPublik – Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dengan menunda sementara program intervensi perberasan yang dilaksanakan melalui Perum Bulog. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani selama masa panen raya padi yang sedang berlangsung. Keputusan ini diharapkan dapat memastikan harga gabah tetap optimal, sementara harga beras di tingkat konsumen akan stabil secara alami seiring dengan melimpahnya pasokan.

Dalam wawancara dengan wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (5/2/2025), Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas)/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi, menjelaskan bahwa penundaan ini bersifat sementara dan akan berlangsung hingga panen raya usai.

"Bantuan pangan beras dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sementara di-hold selama panen raya. Ini berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) terakhir. Kita akan menahan dulu bantuan pangan dan SPHP sampai panen selesai, yang diperkirakan berlangsung hingga April," ujar Arief dalam keterangan yang diterima InfoPublik pada Kamis (6/2/2025).

Kepala Bapanas itu menegaskan bahwa tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memastikan harga gabah petani tetap optimal, dengan target harga Rp6.500 per kilogram (kg). "Jika kita terus menggelontorkan bantuan pangan, dikhawatirkan harga gabah justru akan turun saat panen raya. Kami ingin memastikan harga tidak terlalu rendah di tingkat petani. Program intervensi akan kembali digelontorkan saat masa paceklik tiba," jelasnya.

Data BPS: Harga Gabah dan Beras Terendah Saat Puncak Panen

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani pada tahun 2024 mencapai titik terendah pada bulan April, yaitu Rp5.686 per kg. Sementara itu, harga beras medium juga berada di titik terendah pada Mei 2024, yaitu Rp12.071 per kg. Periode April dan Mei merupakan puncak panen raya padi, dengan produksi beras mencapai 5,38 juta ton pada April dan 3,71 juta ton pada Mei 2024.

Mengacu pada data historis tersebut, pemerintah berupaya untuk lebih menjaga kualitas harga gabah petani selama masa panen raya. "Langkah ini juga bertujuan agar Bulog dapat fokus pada penyerapan gabah. Kami menargetkan penyerapan hingga 3 juta ton setara beras. Anggaran yang ada akan dialokasikan untuk mendukung penyerapan hasil panen raya tahun ini," tegas Arief.

Dorong Produksi Dalam Negeri dan Kurangi Ketergantungan Impor

Arief juga menekankan pentingnya mendorong produksi dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor beras. "Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo. Semua pihak, termasuk swasta, harus mendukung petani kita. Ini saatnya petani mendapatkan harga yang lebih baik agar kesejahteraan mereka meningkat," ujarnya.

Menurut publikasi Hasil Survei Pertanian 2024 yang dirilis BPS pada Jumat (24/1/2025) lalu, selisih antara rata-rata nilai produksi dan biaya produksi petani padi perorangan mencapai Rp 11,082 juta, atau 72,49 persen dari total biaya produksi. Angka ini menunjukkan peningkatan yang menggembirakan dan perlu terus ditingkatkan untuk mencapai swasembada pangan.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan petani dan konsumen, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor pertanian dalam negeri. Langkah ini juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor beras, sehingga ketahanan pangan nasional semakin kuat.