- Oleh Farizzy Adhy Rachman
- Kamis, 5 Desember 2024 | 04:28 WIB
: Menteri PKP Maruarar Sirait saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) terkait Penetapan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2025, Selasa (3/12/2024)/Foto : Youtube Resmi TVR Parlemen
Oleh Farizzy Adhy Rachman, Rabu, 4 Desember 2024 | 05:36 WIB - Redaktur: Untung S - 192
Jakarta, InfoPublik – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus melaksanakan Program 3 Juta Rumah guna mendukung visi misi dan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto. Program ini dinilai strategis dalam mewujudkan visi besar “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” melalui pembangunan perumahan yang merata dan berkelanjutan.
"Kementerian PKP siap mendukung pelaksanaan visi dan misi serta program prioritas sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto," kata Maruarar dalam Rapat Kerja dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) terkait Penetapan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2025, Selasa (3/12/2024).
Dalam keterangan pers yang diterima InfoPublik, Maruarar menjelaskan bahwa Program 3 Juta Rumah tidak hanya menyediakan hunian layak bagi masyarakat, tetapi juga berperan sebagai penggerak ekonomi nasional. "Program ini akan membuka lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, dan mengembangkan industri kreatif serta melanjutkan pengembangan infrastruktur," jelasnya.
Menteri PKP menyoroti bahwa pembangunan perumahan memiliki dampak besar terhadap pemerataan ekonomi. Dengan fokus pembangunan yang dimulai dari desa, diharapkan terjadi pemerataan pembangunan yang mampu mengurangi kesenjangan dan memberantas kemiskinan.
“Pembangunan rumah juga memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antar umat beragama demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur,” tambahnya.
Sejumlah program prioritas telah disiapkan Kementerian PKP, antara lain penyediaan rumah murah dan sanitasi layak bagi masyarakat di pedesaan dan warga yang membutuhkan. Menteri PKP menegaskan bahwa hunian yang layak adalah hak dasar setiap warga negara dan pemerintah harus hadir untuk mewujudkannya.
Menurutnya, target pembangunan atau renovasi 40 rumah per desa/kelurahan setiap tahun akan menjadi strategi utama dalam mencapai target 3 juta rumah. “Mulai tahun kedua, program ini akan berjalan secara bertahap. Pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai (BLT), serta rumah murah dengan sanitasi layak menjadi prioritas yang akan memberikan hasil cepat dan optimal,” tandasnya.
Dengan semangat gotong royong, Maruarar optimistis Kementerian PKP mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hunian yang layak bagi masyarakat Indonesia, sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo.