Ekonomi Indonesia Stabil di Kisaran 5 Persen Meski Hadapi Tantangan Global

Jakarta, InfoPublik – Dalam satu dekade terakhir, perekonomian nasional Indonesia berhasil tumbuh stabil di kisaran 5 persen (%) dengan tingkat inflasi yang terkendali. Data terbaru mencatat inflasi Oktober 2024 sebesar 1,71% (year-on-year), yang berada dalam rentang target 2,5±1%.

Capaian itu juga menandai akhir tren deflasi bulanan yang sempat terjadi. Meski demikian, Pemerintah terus mengantisipasi berbagai tantangan global yang bisa berdampak pada ekonomi nasional, seperti fragmentasi perdagangan global dan ketegangan di Eropa Timur serta Timur Tengah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa di tengah kondisi global yang dinamis, volatilitas harga diperkirakan akan meningkat. Dalam acara Kadin Indonesia Reception Dinner bertajuk Strengthening Indonesia’s Diplomacy through Global Partnership and Collaboration, Airlangga mengutip laporan IMF yang memperkirakan potensi kerugian output global akibat fragmentasi perdagangan berkisar antara 0,2% hingga 7% dari PDB.

Sebagai negara yang memiliki peran strategis di kawasan, Indonesia memanfaatkan aset geopolitik dan geoekonomi untuk mengejar peluang sekaligus mengelola risiko yang muncul. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Pemerintah berkomitmen untuk mendorong keadilan ekonomi dan sosial, serta menjalankan politik luar negeri yang bebas, aktif, dan tidak berpihak.

Menko Airlangga menegaskan bahwa Pemerintah terus memperkuat diplomasi ekonomi yang proaktif dan berbasis hasil. Salah satu bentuknya adalah mempercepat aksesi terhadap The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) serta The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Indonesia juga berkomitmen penuh dalam mengimplementasikan perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Indonesia terus memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara di kawasan dan global untuk memperdalam integrasi ekonomi. Menko Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyelesaian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) serta perjanjian perdagangan bebas lainnya. Inisiatif ini diharapkan dapat memperluas pasar internasional dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia.

Selain memperkuat kerja sama bilateral, Indonesia juga menjajaki partisipasi dalam kelompok ekonomi baru seperti BRICS. Menteri Luar Negeri Indonesia telah menghadiri pertemuan BRICS sebagai bagian dari proses bergabungnya Indonesia dalam kelompok tersebut. "Dengan implementasi seluruh perjanjian yang sedang diproses, ini menunjukkan komitmen bahwa Indonesia terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak, demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia," jelas Menko Airlangga, Jumat (1/11/2024).

Indonesia terus menjalankan kebijakan perekonomian yang terbuka dan non-blok, yang memungkinkan kerja sama lintas negara untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Dalam menghadapi fragmentasi global dan proteksionisme, Indonesia mengedepankan kerja sama tanpa keberpihakan yang memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional.

Dengan stabilitas politik dan kebijakan ekonomi yang inklusif, Indonesia diharapkan dapat menjadi model bagi negara berkembang lainnya yang ingin memperkuat daya saing tanpa mengorbankan kesejahteraan rakyat. Pemerintah juga fokus pada diplomasi ekonomi yang berimbang, memastikan bahwa setiap kerja sama internasional memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.