Pemprov DKI Jakarta dan BI Gelar HLM TPID untuk Kendalikan Inflasi Menjelang Akhir Tahun

Jakarta, InfoPublik – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga inflasi menjelang akhir tahun 2024.

HLM diselenggarakan di Grand Ballroom A, Grand Hyatt Jakarta pada Rabu (16/10/2024). Rapat ini bertujuan untuk menjaga laju inflasi menjelang akhir tahun serta mencapai target pengendalian inflasi nasional.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, memimpin langsung HLM TPID, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setyono, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi DKI Jakarta, Sri Haryati, dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Arlyana Abubakar. Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah Kepala Dinas dan Direktur Utama (Dirut) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta yang bergerak di bidang ketahanan pangan.

Dalam arahannya, Pj Gubernur Heru menyatakan bahwa hingga akhir tahun 2024, inflasi di Provinsi DKI Jakarta diperkirakan mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, khususnya saat Pilkada, Natal, dan Tahun Baru. Ia mengapresiasi TPID Provinsi DKI Jakarta, Satuan Tugas (Satgas) Pangan, dan semua stakeholder terkait yang telah berhasil menjaga inflasi pada September 2024 sebesar 0,79 persen year to date (ytd) dan 1,70 persen year on year (yoy). Heru berharap inflasi ini selalu terjaga dengan baik, sehingga Jakarta dapat berkontribusi dalam mencapai target nasional sebesar 2,5 persen plus satu persen pada 2024.

"Beberapa komoditas pangan diperkirakan masih mengalami tren kenaikan harga seiring dengan peningkatan permintaan masyarakat pada Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, serta implikasi perubahan harga komoditas global. Sinergitas yang saat ini sudah berjalan dengan baik bersama Pemerintah Pusat, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, serta instansi terkait lainnya sangat penting. Saya berharap sinergi TPID Jabodetabek juga dapat terus ditingkatkan, khususnya kerja sama dengan Pasar Induk di area Jabodetabek," ujar Heru dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu (16/10/2024).

Pada September 2024, lima komoditas utama penyumbang deflasi Jakarta secara tahunan (yoy) adalah cabai merah, bensin, daging ayam ras, masker, dan telur ayam ras. Sementara secara bulanan (mtm), lima komoditas utama penyumbang deflasi Jakarta adalah bensin, cabai rawit, cabai merah, telur ayam ras, dan emas perhiasan.

Lebih lanjut, Pj Heru mengingatkan agar stok kebutuhan pangan saat momen Pilkada, Natal, dan Tahun Baru (Nataru) dipastikan ketersediaannya. Ia juga meminta para wali kota di lima Kota Administrasi DKI Jakarta dan Bupati Kepulauan Seribu untuk memantau harga dan memastikan ketersediaan stok pangan strategis.

“Begitu juga TPID Provinsi DKI Jakarta, termasuk Dinas dan BUMD Pangan, agar segera mempersiapkan stok untuk memenuhi permintaan barang menjelang Pilkada dan Nataru. Evaluasi pelaksanaan program kerja secara berkala juga terus dilakukan, serta membuat program kerja TPID 2025 dan peta jalan pengendalian inflasi daerah 2025-2029,” ujarnya.

Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), TPID Provinsi DKI Jakarta telah berupaya mempersiapkan stok pangan dan mengantisipasi kenaikan permintaan saat Pilkada, Natal, dan Tahun Baru. Di antaranya, dilakukan strategi 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, komunikasi efektif) untuk pengendalian inflasi.

Selain itu, dilakukan kerja sama antardaerah, kegiatan Sembako Murah, penyelenggaraan Festival Urban Farming, publikasi informasi terkait inflasi di media sosial, serta penjualan produk pangan melalui berbagai kanal toko ritel. Sinergi dan kerja sama pengendalian dengan Kementerian/Lembaga, Bank Indonesia, Bulog, BUMD Pangan, serta pemangku kepentingan lainnya juga terus dilakukan untuk mengendalikan inflasi di Jakarta.

"Harus ada inovasi dalam menjaga ketersediaan bahan pangan di daerah melalui berbagai kegiatan, seperti gerakan swadaya masyarakat menanam cepat panen, serta melakukan pembaruan data dan informasi pangan secara berkala untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi, kemudian disampaikan kepada kementerian terkait,” ujar Heru.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank DKI Jakarta Arlyana Abubakar menegaskan pentingnya sinergitas dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam melakukan penguatan dan pengendalian inflasi melalui strategi 4K. Selain itu, penguatan koordinasi kawasan Jabodetabek dan gerakan sadar inflasi juga perlu dilakukan untuk mendorong daya beli masyarakat.

“Upaya mendorong kesadaran terhadap inflasi ini harus sudah dimulai dengan kampanye hemat energi, terutama listrik, bensin, dan air, serta mendorong konsumsi bijak untuk meminimalkan food waste,” ujar Arlyana.