- Oleh Farizzy Adhy Rachman
- Selasa, 19 November 2024 | 06:55 WIB
: Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi/Foto : Humas PANRB
Oleh Farizzy Adhy Rachman, Selasa, 1 Oktober 2024 | 11:43 WIB - Redaktur: Untung S - 280
Jakarta, InfoPublik - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mendorong instansi pemerintah untuk melaksanakan integrasi dan interoperabilitas berbagai aplikasi yang dimiliki. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjadi salah satu instansi yang menunjukkan komitmen kuat dalam melaksanakan arahan tersebut. Hal itu ditunjukkan dengan penyederhanaan ratusan aplikasi yang dimiliki Kemenhub.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengapresiasi langkah simplifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). “Kami mengapresiasi kinerja Kementerian Perhubungan yang terus meningkat, salah satunya adalah dengan melakukan simplifikasi ratusan aplikasi menjadi hanya sembilan,” ujarnya saat melakukan kunjungan ke Kantor Kemenhub di Jakarta pada Senin (30/9/2024).
Dilansir dari keterangan pers yang diterima InfoPublik pada Senin (1/10/2024), langkah tersebut sejalan dengan prioritas pemerintah saat ini, yaitu melakukan interoperabilitas berbagai aplikasi untuk memudahkan masyarakat menggunakan layanan birokrasi. Ia berharap Kemenhub dapat segera memberikan sumbangsih dalam memajukan Government Technology (Govtech) Indonesia dengan integrasi pada layanan yang telah disiapkan INA DIGITAL dalam INApas, INAku, dan INAgov.
Senada dengan pernyataan tersebut, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebutkan bahwa pihaknya telah siap berkontribusi dalam mengintegrasikan berbagai layanan transportasi Indonesia. Kemenhub sendiri telah berhasil melakukan simplifikasi aplikasi yang cukup signifikan.
“Kami adalah salah satu kementerian yang mungkin paling bersemangat dalam melakukan simplifikasi, dari 386 aplikasi menjadi sembilan aplikasi. Itu sebuah dampak yang telah terlihat dan nantinya bisa mengontrol semua kegiatan perhubungan di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Untuk diketahui, indeks nilai reformasi birokrasi (RB) Kemenhub di tahun 2023 masuk dalam kategori A (Memuaskan). Sementara untuk nilai SAKIP di tahun yang sama, Kemenhub mendapat kategori BB (Sangat Baik). Kedua capaian ini lebih tinggi dari rata-rata kementerian/lembaga.
Di hari yang sama, Menteri PANRB juga telah mengadakan Rilis Terbatas tiga produk digital pemerintah: INAGov, INAku, dan INAPas. Produk ini dirancang untuk mengintegrasikan layanan publik berbasis digital di Indonesia, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses bagi masyarakat. Rilis Terbatas tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan digital yang andal, berkualitas, dan berorientasi pada pengguna.