DPR Setujui Anggaran Rp6,4 Triliun Kementerian ATR/BPN 2025, Fokus pada Reforma Agraria

Jakarta, InfoPublik – Komisi II DPR RI resmi menyetujui pagu anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp6,4 triliun. Keputusan itu diambil dalam rapat kerja yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, pada Senin (9/9/2024). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dihadiri oleh Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta jajaran kementerian terkait.

Menteri AHY menjelaskan bahwa anggaran sebesar Rp6,454 triliun tersebut akan dialokasikan untuk mendukung program-program prioritas Kementerian ATR/BPN di seluruh Indonesia, terutama Reforma Agraria yang menjadi salah satu program strategis nasional. "Alokasi anggaran ini bertujuan untuk memastikan kelancaran tugas-tugas Kementerian ATR/BPN di pusat, kantor wilayah provinsi, serta kantor pertanahan kabupaten/kota," jelas AHY.

Dari total anggaran yang disetujui, Program Dukungan Manajemen mendapat porsi terbesar sebesar Rp4,27 triliun. Sementara itu, Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan dialokasikan Rp2,02 triliun, dan Program Penataan Ruang sebesar Rp156 miliar.

Menteri AHY juga menyoroti peningkatan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertanahan, yang ditetapkan sebesar Rp3,2 triliun. Target ini diharapkan dapat dicapai melalui digitalisasi layanan pertanahan, termasuk layanan Sertipikat Tanah Elektronik yang sudah diterapkan di 445 Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia. "Dengan digitalisasi ini, pelayanan kepada masyarakat akan semakin cepat, transparan, dan akuntabel," kata AHY.

Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga menambah anggaran sebesar Rp200 miliar untuk meningkatkan kualitas pelayanan di kantor-kantor pertanahan. Menteri AHY optimis bahwa dengan alokasi ini, layanan publik akan semakin baik, sehingga berkontribusi positif terhadap peningkatan PNBP dan kesejahteraan masyarakat.

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, memberikan apresiasi atas kinerja Kementerian ATR/BPN, khususnya dalam program Reforma Agraria. "Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran dan pergeseran alokasi anggaran antar program untuk 2025. Terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN atas kerjasamanya selama ini," ujar Ahmad Doli.

Ia juga menambahkan bahwa rapat tersebut mungkin menjadi rapat terakhir antara Komisi II DPR RI dan Kementerian ATR/BPN pada periode ini, mengingat masa tugas Komisi II DPR yang hanya tersisa tiga minggu lagi.

Rapat kerja ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni, beserta jajaran pejabat Kementerian ATR/BPN. Di pihak DPR, turut hadir Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, serta anggota Komisi II DPR dari berbagai fraksi.

Dengan disetujuinya anggaran itu, diharapkan Kementerian ATR/BPN dapat melanjutkan program-program strategisnya, termasuk Reforma Agraria, dan meningkatkan pelayanan publik di seluruh Indonesia.