Struktur Global Water Fund Terus Dikembangkan

Jakarta, InfoPublik - Pemerintah Indonesia menginisiasi Global Water Fund pada gelaran World Water Forum ke-10 di Bali 18-25 Mei 2024 lalu sebagai salah satu solusi pendanaan dalam mengatasi kelangkaan air global dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals  (TPB/SDGs) ke-6.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Triono Junoasmono saat memberikan keterangannya di Jakarta pada Senin (2/7/2024).

“Global Water Fund merupakan platform pembiayaan terintegrasi yang sumbernya dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, development financial institutions (DFIs), swasta, organisasi internasional maupun filantropis. Harapannya dengan adanya berbagai sumber pendanaan dapat digunakan untuk initial investment dan untuk rehabilitasi serta rekonstruksi infrastruktur sumber daya air yang terdampak bencana,” ujar Triono dalam keterangan pers yang diterima InfoPublik pada Rabu (4/7/2024).

Triono menjelaskan saat ini struktur Global Water Fund masih dalam tahap pengembangan. Sebagai pelopor pembentukan Global Water Fund, Indonesia akan melakukan penggalangan dukungan, melakukan political process untuk mendapatkan komitmen dan persetujuan dari seluruh negara.

Triono menambahkan bahwa kunci kesuksesan dari Global Water Fund adalah transparansi dan efektivitas. Kementerian PUPR tengah mengkaji pemisahan struktur Governing Board atau Badan Pembina, Secretariat, Technical Advisory Panel dan Trustee atau wali amanat dengan diharapkan terjadi pembagian kewenangan dan mendorong good corporate governance.

“Harapan kita flow dari dana yang digunakan Global Water Fund dapat dimonitor semua pihak sehingga transparan dan efisien. Kami juga mendorong keterlibatan pihak swasta, selain berkontribusi dalam modal kami harap swasta juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proyek infrastruktur,” ujar Triono.

Dalam keterangan terpisah, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa ketersediaan air bersih dan sanitasi layak juga salah satu agenda utama dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) ke-6 yang harus dicapai lantaran merupakan hak seluruh masyarakat. 

“Akselerasi SDGs ke-6 adalah untuk memastikan pemenuhan air bersih dan sanitasi berkelanjutan untuk semua pada tahun 2030.  Hal ini harus menjadi kesadaran global dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemimpin politik,” kata Basuki.

Pencapaian SGDs ke-6 sendiri masih belum ideal dengan saat ini terdapat sekitar 2,2 miliar orang atau 27 persen populasi dunia masih kekurangan akses air bersih. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan investasi infrastruktur air yang masif mencapai 6,7 triliun USD pada tahun 2030 dan meningkat menjadi 22,6 triliun USD Serikat pada tahun 2050

Untuk memastikan keberhasilan implementasi Global Water Fund yang akan di Launch pada 11th World Water Forum 2027 di Arab Saudi, pemerintah melaksanakan tiga langkah strategis. Yang pertama adalah menetapkan kebijakan dan regulasi.

Selanjutnya adalah melakukan market consultation dan market sounding kepada negara-negara PBB dan DFIs, sektor swasta, organisasi internasional, filantropis dan sebagainya dan langkah terakhir adalah koordinasi antar kementerian.

Sementara, output yang diharapkan dari pembentukan Global Water Fund ini adalah pengelolaan sumber daya air yang lebih baik, pendanaan yang berkelanjutan, kolaborasi dan kemitraan global serta adaptasi perubahan iklim.