Indonesia Dorong Dimensi Pembangunan bagi Negara Berkembang untuk Capai Pertumbuhan Berkelanjutan

: Ilustrasi Kementerian Perdagangan mendorong dimensi pembangunan bagi negara berkembang untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan/ foto: Kemendag


Oleh Mukhammad Maulana Fajri, Rabu, 3 Juli 2024 | 20:26 WIB - Redaktur: Untung S - 279


Jakarta, InfoPublik – Indonesia mendorong dimensi pembangunan bagi negara berkembang untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Hal itu disampaikan Indonesia pada Pertemuan ke-3 G20 Trade and Investment Working Group (TIWG) 2024 di bawah Presidensi Brasil pada sesi pembahasan salah satu agenda prioritas, yaitu hubungan perdagangan dan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan siaran pers Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada Rabu (3/7/2024), Pertemuan ke-3 G20 TIWG 2024 berlangsung pada 26 sampai 28 Juni 2024 di Rio de Janeiro, Brasil. Pada pertemuan tersebut, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RI, Djatmiko Bris Witjaksono memimpin delegasi Indonesia.

Pertemuan ke-3 TIWG Presidensi Brasil tersebut mendiskusikan outcome document dari empat agenda prioritas. Pertama, hubungan perdagangan dan pembangunan berkelanjutan. Kedua, peningkatan peran perempuan dalam perdagangan internasional. Ketiga, integrasi pembangunan berkelanjutan dalam perjanjian investasi internasional. Keempat, reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) dan penguatan sistem perdagangan multilateral. 

Pada isu prioritas perdagangan dan pembangunan berkelanjutan, Presidensi Brasil menekankan peran perdagangan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dalam dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Presidensi Brasil mengangkat outcome document “G20 Principles for the Design and Implementation of Trade Related Sustainable Development Measures” memuat 17 prinsip yang menjadi panduan bagi negara G20 dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

Indonesia mengapresiasi upaya Presidensi Brasil dalam penyusunan outcome document dengan mengedepankan agenda pembangunan bagi negara berkembang. Indonesia juga mendorong G20 untuk menghindari kebijakan unilateral terkait lingkungan atau perubahan iklim yang dapat menjadi hambatan yang tidak perlu bagi perdagangan. Pendanaan bagi program perubahan iklim, alih teknologi, dan investasi hijau menjadi hal yang dikedepankan oleh Indonesia selaras dengan prinsip Common but Differentiated Treatment and Respective Capabilities (CBDR-RC)

“Indonesia mendorong agar G20 dapat menghormati Deklarasi Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-13 WTO yang mengedepankan dimensi pembangunan bagi negara berkembang untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Indonesia mendukung agar kebijakan terkait lingkungan atau perubahan iklim tidak menjadi hambatan terselubung bagi perdagangan,” kata Djatmiko. 

Pada agenda peningkatan peran perempuan dalam perdagangan internasional, Presidensi Brasil mendorong outcome document ‘G20 Compendium of Best Practice to Increase Women’s Participation in International Trade’ sebagai sarana berbagi informasi dan praktik terbaik dalam meningkatkan peran perempuan dalam perdagangan internasional. Sekretariat TIWG dan B20 Presidensi Brasil telah mengidentifikasi sejumlah tantangan bagi perempuan berpartisipasi dalam perdagangan internasional antara lain, keterbatasan akses finansial dan jejaring profesional, serta kurangnya pemahaman terkait prosedur bea cukai, standar, dan regulasi perdagangan. 

Indonesia juga menekankan pentingnya akses finansial dan peningkatan kapasitas bagi perempuan dalam perdagangan internasional. Untuk itu, Indonesia mendorong program pembiayaan campuran (blended finance), data terpilah gender (gender disaggregated data), digitalisasi, serta pengarusutamaan agenda perempuan dalam kerja sama perdagangan internasional. Dalam melengkapi dokumen Compendium yang diinisiasi Presidensi Brasil, Indonesia akan melakukan koordinasi internal lebih lanjut dengan kementerian/lembaga terkait. 

“Negara G20 dapat mendukung peran perempuan dalam perdagangan internasional melalui peningkatan kapasitas dan akses finansial yang memadai. Indonesia telah memiliki beberapa inisiatif konkret dalam mendukung partisipasi perempuan dalam perdagangan internasional di antaranya, melalui implementasi fasilitasi perdagangan, digitalisasi, dan pemberian kredit bagi kepemimpinan perempuan/perempuan pengusaha,” ujar Djatmiko.

Dalam agenda prioritas integrasi pembangunan berkelanjutan dalam perjanjian investasi internasional, Presidensi Brasil menekankan peran investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) dalam mendorong pencapaian pembangunan berkelanjutan, terutama bagi negara berkembang melalui perjanjian investasi internasional maupun bilateral.

Terkait hal tersebut, Presidensi Brasil bersama United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dan Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) mengangkat outcome document ‘Mapping Sustainable Development and Investment Facilitation Provisions in International Investment Agreement/IIA yang memetakan sejumlah kebijakan dari negara G20 dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui perjanjian investasi internasional.

“Indonesia menekankan pentingnya fasilitasi investasi dalam perjanjian investasi yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Indonesia juga menekankan pentingnya perjanjian investasi internasional yang menitikberatkan pada ketiga dimensi pembangunan berkelanjutan. Indonesia mengapresiasi outcome document Presidensi Brasil yang telah memetakan perjanjian investasi Indonesia dan negara G20 lainnya yang selaras dengan pembangunan berkelanjutan,” ujar Djatmiko.

Sementara itu, di sela-sela pertemuan ketiga TIWG, Djatmiko juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Pengembangan, Industri, Perdagangan, dan Jasa Brasil Tatiana Prazeres; dan Direktur Kebijakan Keuangan, Ekonomi, dan Jasa Kementerian Luar Negeri Brasil Duta Besar Phillip-Fox Drummond Gough guna membahas kelanjutan perundingan Indonesia-MERCOSUR Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang telah diluncurkan sejak 2021. Pembahasan kerja sama perdagangan tersebut diharapkan dapat mendiversifikasi akses pasar Indonesia menuju kawasan Amerika Selatan, khususnya MERCOSUR.

“Indonesia berharap putaran pertama perundingan Indonesia-MERCOSUR CEPA dapat terlaksana pada 2024 sebagai upaya perluasan akses pasar Indonesia ke negara MERCOSUR sehingga dapat meningkatkan ekspor Indonesia di masa mendatang,” ujar Djatmiko.

Pertemuan ketiga G20 TIWG dipimpin Menteri Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Pengembangan, Industri, Perdagangan, dan Jasa Brasil Tatiana Prazeres; dan Duta Besar dari Kementerian Luar Negeri Brasil Fernando Pimentel. Selain perwakilan negara anggota G20, turut hadir perwakilan negara undangan, yaitu Mesir, Persatuan Emirat Arab, Chile, Portugal, Belanda, Peru, Singapura, Spanyol, Swiss, dan Norwegia. 

Pertemuan juga dihadiri delegasi dari organisasi internasional yang terdiri atas WTO, Food and Agriculture Organization (FAO), The International Monetary Fund (IMF), International Trade Centre (ITC), International Labour Organization (ILO), Inter-American Development Bank, OECD, serta UNCTAD. 

Sementara, pada pembahasan isu reformasi WTO dan penguatan sistem perdagangan multilateral, Presidensi Brasil menitikberatkan pada penyusunan Paragraph of Annex to Leaders’ Declarations. Dalam draf paragraf dimaksud, Presidensi Brasil menekankan kembali komitmen negara anggota WTO pada KTM ke-13 WTO yang mengedepankan sistem perdagangan multilateral yang adil, terbuka, tidak diskriminatif, inklusif, berkelanjutan, dan transparan. Draf juga menegaskan komitmen kuat anggota negara G20 dalam reformasi Sistem Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement System) yang berfungsi secara penuh dan operasional pada akhir 2024. 

“Indonesia mendukung paragraf Annex to Leaders’ Declaration yang diinisiasi oleh Presidensi Brasil terkait reformasi WTO dan penguatan sistem perdagangan multilateral dengan menekankan pada agenda pembangunan bagi negara berkembang pada setiap perundingan WTO. Indonesia juga mendorong komitmen kuat negara G20 dalam mengakselerasi penyelesaian reformasi Dispute Settlement System pada akhir 2024,” ujar Djatmiko.

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh MC KOTA PADANG
  • Selasa, 24 Desember 2024 | 23:15 WIB
Rakorwasda Padang: Perkuat Pengawasan untuk Keberlanjutan Pembangunan Daerah
  • Oleh MC KOTA DUMAI
  • Sabtu, 21 Desember 2024 | 10:41 WIB
KLHS RDTR Sungai Sembilan Dumai Bahas Masa Depan Pembangunan Berkelanjutan
  • Oleh MC KOTA BATAM
  • Kamis, 19 Desember 2024 | 11:05 WIB
Rapat Paripurna Hari Jadi Batam: Kolaborasi untuk Wujudkan Batam Emas 2045
  • Oleh MC PROV RIAU
  • Kamis, 19 Desember 2024 | 08:24 WIB
Semangat Kesetaraan Gender: Peringatan Hari Ibu di Riau yang Penuh Makna
  • Oleh MC PROV RIAU
  • Kamis, 19 Desember 2024 | 07:03 WIB
Puncak Hari Ibu Riau: Refleksi Perjuangan dan Kesetaraan Gender
  • Oleh Wahyu Sudoyo
  • Minggu, 15 Desember 2024 | 21:36 WIB
Teknologi Digital Kunci Masa Depan Indonesia yang Inklusif dan Berkelanjutan