PUPR Ubah Kawasan Kumuh Mrican di Sleman Jadi Pemukiman Layak Huni

Jakarta, InfoPublik - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya berhasil menangani kawasan kumuh Mrican di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi pemukiman yang lebih sehat, aman dan layak huni.

Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Diana Kusumastuti mengungkapkan terdapat beberapa permasalahan lingkungan dan infrastruktur yang perlu diatasi oleh pihaknya agar kawasan kumuh tersebut menjadi layak huni dan aman di tinggali.

“Permasalahan aspek lingkungan seperti ketidakteraturan bangunan, sistem drainase yang tidak baik, sanitasi yang tidak memadai, kerentanan terhadap kebakaran hingga risiko banjir membuat kita mempunyai tugas untuk berkolaborasi penuntasan kumuh,” ungkap Diana dalam keterangan yang diterima InfoPublik pada Senin (1/7/2024).

Penanganan permukiman kumuh di Indonesia merupakan mandat dari Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2020 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 dengan salah satu target utamanya pada tahun 2030 yaitu menyelesaikan target 10.000 hektare (ha) permukiman kumuh.

Kawasan Mrican sendiri menjadi salah satu prioritas penanganan kumuh oleh Kementerian PUPR dengan berkolaborasi antara Ditjen Cipta Karya, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Sleman pada 2023 untuk melakukan penanganan kawasan kumuh seluas  21,16 ha dengan anggaran sebesar Rp29,29 miliar.

Penataan itu merubah kawasan Mrican yang awalnya merupakan deretan permukiman padat dengan gang sempit di tepi Sungai Gajahwong menjadi lebih luas. Penataan meliputi peningkatan infrastruktur dengan membangun talud sungai, jalan inspeksi dan lingkungan, drainase, jembatan, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal, Tempat Pengolahan Sampah dengan Konsep 3R (TPS3R), proteksi kebakaran, street furniture, urban farming, microlibrary, pos pantau banjir, dan ruang terbuka publik.

Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Wahyu Kusumosusanto mengatakan bahwa penataan kawasan Mrican berdampak baik bagi bangunan di bantaran sungai agar terhindar dari potensi bencana seperti banjir dan longsor yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

“Salah satu nilai baik dari penataan ini yaitu prinsip 3M (Mundur, Munggah, Madhep Kali) yang menjadikan bangunan di bantaran sungai menghadap ke sungai atau waterfront, dan mengedepankan pendekatan tradisional kontemporer, yang menggabungkan elemen-elemen modern dengan sentuhan kearifan lokal,” ucap Wahyu.

Wahyu berharap perubahan itu tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Mrican, namun juga menjadi inspirasi dan model bagi daerah-daerah lain dalam upaya revitalisasi permukiman kumuh di seluruh Indonesia.