Forum Digitalk “Izin Usaha Lancar UMKM Berdaya Saing” digelar di Novotel Hotel, Palembang, Sumatra Selatan pada Jumat, 8 Desember 2023. (Ditjen IKP Kominfo)
Jakarta, InfoPublik – Pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) wastra (pakaian atau kain tradisional) di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) didorong berinovasi memanfaatkan platform digital. Hal ini agar mereka bisa terus berkarya sekaligus mengembangkan peningkatan ekonomi lokal.
“Peningkatan kapasitas digital pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mutlak diperlukan untuk pengembangan ekonomi lokal,” ujar Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim (IKPM) Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Ditjen IKP Kominfo), Septriana Tangkary, mewakili Ketua Bidang Promosi dan Hubungan Masyarakat Dewan kerajinan Nasional (Dekranas), Dina Budi Arie dalam Forum Digitalk bertema: Izin Usaha Lancar, UMKM Wastra Berdaya Saing di Hotel Novotel, Palembang, Sumsel, pada Jumat (8/12/2023).
Provinsi Sumsel dikatakannya mempunyai warisan wastra yang unggul, seperti songket, jumputan, batik, tajung dan blongsong.
Warisan budaya tersebut bisa terus dikembangkan melalui Pembinaan Kelas Perempuan Maju Digital (KPMD) yang berkolaborasi dengan platform digital. Tujuannya mereka mampu meningkatkan penguasaan teknologi digital untuk menaikkan daya saing UMKM.
“Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) bersama pemerintah hadir untuk memberikan dukungan kepada perajin wastra untuk terus berkarya dan berinovasi dan terus memberikan dampak bagi perekonomian bangsa,” jelasnya.
Sementara Anggota Bidang Promosi dan Humas Dekranas, Sally Giovanny, menambahkan, pemerintah mendukung penuh kemajuan UMKM wastra karena produk yang dijual adalah warisan budaya dari negeri sendiri.
“Untuk memulai usaha, pertama-tama kita harus berani memulai, jangan pernah takut, kemudian lakukan apa yang bisa dilakukan saat ini, serta mau menjalani proses walau tidak mudah,” kata pemilik Batik Trusmi asal Cirebon ini.
Sementara itu, Kepala Dinas KUKM Provinsi Sumsel, Amiruddin menyatakan, kontribusi UMKM di wilayah ini paling besar berasal dari pelaku usaha belum memiliki legalitas usaha.
Sebab, saat ini baru terdapat 800 ribu dari total 2,3 juta UMKM di Sumsel yang terdata dan memiliki legalitas seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), merek, halal dan sertifikat izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).
“Pemerintah Provinsi Sumsel mempunyai Garda Transformasi Formal Usaha Mikro (Transfumi) dan Pojok Kito pada Dinas-dinas KUKM kabupaten/kota dan juga provinsi yang bertujuan mengubah usaha mikro dan kecil yang belum memiliki legalitas menjadi bahan usaha legal,” jelas Amiruddin.
Sedangkan Pengurus Dekranasda Provinsi Sumsel, Peri Rizal, mengatakan, Dekrnasda Sumsel dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumsel, seperti Dinas Perindustrian melalui Pelayanan Industri Terpadu, telah berkolaborasi memberikan fasilitas bagi perajin untuk mendapatkan perizinan dalam rangka kemudahan untuk berusaha, yang meliputi rekomendasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), NIB dan lain-lain.
Hal ini didasarkan Data Industri Kecil Menengah (IKM) formal 2023 Sumsel yang menunjukkan terdapat 2.034 IKM kerajinan dan sandang telah dibina oleh Dekranasda Sumsel bekerja sama dengan OPD, instansi, dan mitra kerja.
“Pembinaan yang telah diberikan meliputi pelatihan teknis, bimbingan teknis, bantuan promosi, pameran dan fasilitas legalitas usaha,” imbuh Peri.
Forum Digitalk kali ini bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM), Provinsi Sumsel yang menyediakan booth bagi perajin/pelaku UMKM wastra untuk pembuatan Nomor Izin Berusaha (NIB), konsultasi sertifikat halal, merek, dan branding.
