- Oleh Mukhammad Maulana Fajri
- Minggu, 8 September 2024 | 06:36 WIB
: Penyerahaan simbolis sertifikasi Halal UMKM Binaan Telkom (Dok PT Telkom)
Oleh Wahyu Sudoyo, Rabu, 29 November 2023 | 14:26 WIB - Redaktur: Untung S - 65
Jakarta, InfoPublik – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom berkolaborasi dengan dengan Lembaga Pemeriksa Halal PT Surveyor Indonesia membantu penerbitan sertifikat halal bagi 248 usaha mikro kecil menengah (UMKM) binaan Rumah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Telkom agar mereka dapat bersaing di pasar domestik maupun internasional.
“Diharapkan melalui program itu, dapat mendorong percepatan peningkatan kualitas UMKM yang berdaya saing global dalam mewujudkan Indonesia sebagai digital hub Asia,” ujar Deputy EVP SOE Service Telkom, Fajar Wibawa, dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa (28/11/2023).
Menurut Fajar, pembuatan perizinan dan sertifikasi halal merupakan bentuk komitmen Telkom Indonesia dalam mensejahterakan masyarakat melalui program TJSL Go Modern.
Pada 2022 lalu Telkom juga mengadakan kegiatan serupa untuk 249 UMKM binaan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.
“Secara keseluruhan, hingga 2023 setidaknya sudah 497 UMKM yang telah dibantu sertifikasi kehalalannya oleh Telkom,” imbuhnya.
Fajar berharap angka tersebut dapat terus meningkat agar produk UMKM bersertifikasi halal ini dapat lebih bersaing untuk memenuhi kebutuhan konsumen domestik maupun internasional.
Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Siti Aminah menambahkan, sertifikasi terbagi menjadi dua, ada yang sertifikat gratis dan ada yang reguler.
“Beberapa masuk kategori reguler, cuma ada ribuan di antaranya. Tetapi itu menjadi bagian penting agar proses sertifikat halal sesuai amanat Presiden RI,” jelas Siti.
Dia mengatakan, sertifikasi halal akan menjadi salah satu senjata UMKM Indonesia untuk menembus pasar global karena status kehalalan tersebut dapat menjadi keunggulan kompetitif Indonesia di pasar internasional.
Potensi UMKM ini juga disadari oleh pemerintah sehingga dibentuk UU Cipta Kerja dan UU Nomor 33 Tahun 2014 mengenai UMKM bersertifikat halal.
“Untuk membangun UMKM bersertifikat halal perlu melalui beberapa tahapan. Sayangnya, masih banyak pelaku UMKM yang terkendala masalah biaya,” ungkap Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH.
Turut hadir dalam acara ini Asisten Deputi Bidang TJSL Kementerian BUMN, Edi Eko Cahyono serta Direktur Komersial PT Surveyor Indonesia, Saifuddin Wijaya. Selain itu, hadir pula Deputy EVP Divisi SOE Service Telkom, Fajar Wibawa dan Kepala Pusat Registrasi & Sertifikasi Halal BPJPH, Siti Aminah beserta para tamu undangan lainnya.