Presiden: Kita Harus Optimis Tahun Depan

Jakarta, InfoPublik - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh komponen bangsa optimistis ketika menyikapi kondisi global di tahun 2023 yang dianggap penuh ketidakpastian.

Pemerintah dikatakan Kepala Negara harus berhati-hati dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan fiskal dan moneter. Kebijakan perekonomian harus mampu memberikan manfaat bagi setiap individu masyarakat. 

“Kita semuanya harus optimis tahun depan tetapi tetap harus hati-hati, harus waspada setiap membuat policy, fiskal moneter harus selalu berbicara, harus selalu berdampingan sehingga semua policy yang ada itu betul-betul bermanfaat bagi rakyat dan negara,” ujar Presiden Jokowi, Rabu (30/11/2022). 

Presiden pun menekankan tiga hal yang harus menjadi perhatian dalam menghadapi kondisi global tersebut.

Pertama, adalah ekspor. Presiden menyampaikan, nilai ekspor Indonesia yang melompat sangat tinggi dua tahun belakangan, diprediksi dapat mengalami penurunan di tahun mendatang akibat dampak situasi perekonomian di sejumlah mitra dagang Indonesia, seperti Tiongkok dan Uni Eropa.

“Problem di Tiongkok yang belum selesai sehingga ekonomi mereka juga turun karena policy nol COVID-19. Kemudian di Uni Eropa juga sama. Pelemahan ekonomi pasti, resesinya kapan, tinggal ditunggu saja, kita tunggu saja tapi pelemahan ekonomi pasti. Di Amerika juga sama, Fed Funds Rate terus naik. Artinya, itu mengerem pertumbuhan, artinya ekonominya pasti akan melemah. Ekspor kita ke sana juga gede banget, ekspor kita ke Tiongkok/Cina itu gede banget, ke Uni Eropa juga gede. Oleh sebab itu, hati-hati,” ujar Presiden.

Kedua, adalah investasi. Presiden menilai, upaya reformasi struktural yang dilakukan pemerintah mendorong tumbuhnya kepercayaan dari para investor. Hal ini, kata Presiden, harus diikuti oleh implementasi yang benar di lapangan.

“Dilihat bahwa kita memang ingin membangun sebuah cara-cara kerja baru, kita ingin membangun sebuah mindset baru, itulah yang menimbulkan trust dan kepercayaan terhadap kita. Tapi hati-hati, masih perlu policy-policy yang kita reform, dan perlu pelaksanaan di lapangan yang benar,” ujar Kepala Negara.

Pada 2023 pemerintah menargetkan investasi sebesar Rp1.400 triliun atau meningkat dari tahun 2021 yang sebesar Rp900 triliun dan pada 2022 sebesar Rp1.200 triliun.

Meski tidak mudah karena semua negara berebut investasi, Presiden meyakini pemerataan pembangunan yang dilakukan di seluruh tanah air akan mampu menarik minat para investor untuk menanamkan modal di Indonesia.

“Saya titip tadi kepada seluruh kementerian, kepada gubernur, kepada bupati, kepada wali kota, jangan sampai ada yang mempersulit, mengganggu capital inflow/arus modal masuk dalam rangka investasi ini. Karena ini menjadi salah satu kunci pertumbuhan ekonomi kita,” kata Presiden.

Presiden pun menambahkan, pemerataan pembangunan juga berdampak besar pada peningkatan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru sekaligus investasi di luar Jawa, seperti di kawasan pariwisata Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, dan Morowali di Sulawesi Tengah.

“Tadi saya mendapatkan laporan bahwa sekarang investasi di luar Jawa itu sudah lebih besar dari Pulau Jawa. Dulu biasanya angkanya 70:30, Jawa 70, luar Jawa 30, sekarang luar Jawa sudah 53 persen, luar Jawa sudah 53 persen. Inilah menurut saya keberhasilan membangun infrastruktur yang diikuti menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru dan diikuti oleh investasi yang menuju ke luar Jawa,” tuturnya.

Ketiga, Presiden menekankan pentingnya untuk menjaga konsumsi rumah tangga yang sangat berdampak pada produk domestik bruto (PDB) nasional.

“Hati-hati mengenai pasokan pangan, hati-hati mengenai pasokan energi, yang harus betul-betul kita jaga agar konsumsi rumah tangga ini tetap tumbuh dengan baik, sehingga growth kita akan sesuai dengan target yang telah kita buat,” tandas Presiden. 

Foto: BPMI Setpres