:
Oleh Amrln, Minggu, 22 Januari 2017 | 00:28 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 475
Jakarta, InfoPublik - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan bahwa realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) per 31 Desember 2016 sebesar Rp 94,4 Triliun atau 94,4 persen dari target penyaluran Rp100 triliun.
"Jumlah tersebut tersalurkan pada 4.362.599 debitur, dengan Non Performing Loan (NPL) sebesar 0.37 persen," kata Darmin usai Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jakarta, Jumat (20/1).
Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, KUR Mikro memiliki porsi penyaluran terbesar yaitu sebesar Rp 65,6 Triliun (69,5 persen), diikuti dengan KUR Ritel sebesar Rp 28,6 Triliun (30,3 persen), dan KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebesar Rp 177 Miliar (0,2 persen).
Bank Rakyat Indonesia menjadi penyalur KUR dengan penyaluran tertinggi sebesar Rp 69,4 Triliun, diikuti dengan Bank Mandiri sebesar Rp 13,3 Triliun, dan BNI sebesar Rp 10,3 Triliun. Sisanya disumbangkan oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan penyalur lainnya.
Sementara berdasarkan wilayah, penyaluran KUR masih didominasi di provinsi yang terletak di Pulau Jawa. Tiga provinsi dengan penyaluran KUR tertinggi adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat.
Sedangkan untuk provinsi di luar Pulau Jawa dengan penyaluran KUR yang tinggi adalah Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara.
Menko Perekonomian menambahkan, kendati angka ini sedikit di bawah target, namun patut diapresiasi di tengah kondisi melemahnya perekonomian global. "Kinerja tersebut sesuai dengan sebaran UMKM di Indonesia," tegas Darmin.
Sepakat dengan Menko Perekonomian, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad juga menjelaskan bahwa tantangan utama penyaluran KUR saat ini adalah bagaimana menggeser alokasi KUR ke sektor-sektor produksi.
“Itu PR besar bagi kita. Sektor produksi tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor perdagangan. Kita perlu segera mendiskusikan landing model yang sesuai dengan karakteristik sektor produksi tersebut,” ujar Muliaman.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno menambahkan tentang pentingnya pendataan untuk sektor produksi. “Sehubungan dengan KUR sektor produktif, persoalan yang juga perlu menjadi perhatian adalah pendataan,” kata Rini.