DPR Kritisi Target Pemerintah Rp165 Triliun Dari Tax Amnesty

Jakarta, InfoPublik- Komisi VI DPR mengapresiasi pemberlakuan kebijakan  tax amnesty oleh pemerintah pasca disahkan UU Tax Amnesty tersebut untuk menutup defisit anggaran 2016 yang cukup besar.

“Meski demikian, DPR kurang sependapat dengan target pemerintah  ada penambahan masukan hingga Rp165 triliun. Menurut perhitungan kami, pemasukan  hanya sekitar Rp30 triliun, sehingga ada perbedaan yang cukup signifikan,” kata anggota Komisi VI DPR RI Bambang Aryo di Jakarta, Kamis (30/6).

Namun demikian, dia tetap mendukung kebijakan pemerintah tersebut guna menutupi anggaran yang cukup besar tersebut. Tapi, untuk mencapai itu, pemerintah harus bekerja keras untuk mensosialisasikan UU tersebut, sehingga  mampu memberikan gambaran pada wajib pajak yang telah mengemplang  cukup lama, apa yang diperolehnya kalau dananya ditarik ke Indonesia. "Dengan demikian, mereka bisa memberikan informasikan modal yang mereka memiliki selama ini dan memanfaatkanya, karena  tax amnesty   berlaku hanya satu kali," katanya.

Bambang mengakui ada semacam ketidakadilan bagi  jutaan wajib pajak yang selama ini taat membayar pajak. Sementera itu, para pengemplang pajak sekian lama, jutru diberikan ampunan dengan dikuatkan UU Tax Amnesty. “Karena alasan itulah selama ini kami menolak RUU-nya. Tapi, karena ada hal yang lebih besar untuk bangsa dan negara, kami harus mendukung untuk melakukan perbaikan kondisi keuangan kita,” katanya.

Dia mengharapkan tax amnesty bisa berjalan usai Lebaran ini, sehingga mampu menghasilkan sesuatu  yang maksimal bagi bangsa dan negara. "UU Tax Amnesty  sangat baik bagi mereka yang memiliki modal,  karena ini merupakan peluang bagi mereka  memutihkan pajak mereka, sehingga mereka bisa berinvestasi di berbagai bidang, tanpa dipermasalahkan dana tersebut diperoleh dari mana," urainya.

Apa yang diberikan pemerintah merupakan kesempatan baik. Pemerintah sendiri menghitung jumlah sekitar Rp1.000 triliun yang akan terserap, namun hanya dengan target teralisasi tahun ini senilai Rp165 triliun.