Padang, Infopublik – Warga terdampak banjir lumpur di Kota Padang yang belum memenuhi kriteria penerima bantuan perbaikan rumah tetap membutuhkan dukungan untuk memulihkan kehidupan mereka. Menjawab kebutuhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menyalurkan bantuan kemanusiaan sebesar Rp200 juta bagi masyarakat terdampak bencana di Kota Padang.
Bantuan yang dihimpun dari pelaku usaha dan masyarakat Solok Selatan melalui Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (FP-TJSLP) itu diserahkan Wakil Bupati Solok Selatan Yulian Efi kepada Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Kamis (19/11/2026).
Maigus mengatakan, bantuan tersebut akan mendukung penanganan warga yang terdampak bencana hidrometeorologi pada Oktober 2025 dan Agustus 2026. Sebagian warga mengalami kerugian besar meskipun rumah mereka tidak mengalami kerusakan struktural yang memenuhi kriteria bantuan perbaikan bangunan.
“Sebagian rumah warga memang tidak mengalami kerusakan fisik, tetapi seluruh isinya terendam lumpur sehingga menimbulkan kerugian besar. Bantuan ini sangat berarti bagi warga terdampak bencana di empat kecamatan yang tidak menerima bantuan pemerintah karena penilaian lebih berfokus pada kerusakan bangunan,” ujar Maigus.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa dampak banjir tidak hanya diukur dari rumah yang roboh atau rusak berat. Perabot, peralatan rumah tangga, dan barang milik warga yang terendam lumpur juga menimbulkan beban ekonomi, terutama bagi keluarga yang harus memulihkan kehidupan setelah bencana.
Karena itu, dukungan kemanusiaan dari pemerintah daerah lain menjadi salah satu bentuk solidaritas untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pemulihan.
Selain bantuan kemanusiaan, Pemko Padang terus mengupayakan penanganan bagi lebih dari 500 warga terdampak melalui pembangunan hunian tetap (huntap) di Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, dan Sungkai, Kecamatan Pauh.
Sebagian hunian ditargetkan mulai ditempati pada akhir 2026, sedangkan pembangunan secara keseluruhan ditargetkan rampung pada pertengahan 2027.
Di sisi lain, pemulihan jangka panjang juga bergantung pada upaya mengurangi risiko bencana berulang. Maigus menekankan pentingnya percepatan normalisasi sungai dan irigasi, terutama di tengah ancaman cuaca ekstrem dan pendangkalan aliran sungai.
Menurutnya, penanganan infrastruktur sumber daya air tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat dan provinsi. Sejumlah proyek dengan nilai mencapai triliunan rupiah ditargetkan mulai dikerjakan secara fisik pada awal 2027. “Kita berharap penanganan segera direalisasikan untuk mengurangi risiko bencana berulang bagi masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Solok Selatan Yulian Efi menjelaskan, bantuan Rp200 juta tersebut merupakan hasil partisipasi pelaku usaha dan masyarakat yang dihimpun melalui FP-TJSLP Kabupaten Solok Selatan.
Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban warga Padang yang terdampak bencana. “Semoga bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat Kota Padang, serta semakin memperkuat kepedulian antardaerah dalam membantu masyarakat yang tertimpa musibah,” ujar Yulian.
Bantuan ini menjadi wujud gotong royong antardaerah dalam mendukung pemulihan pascabencana. Namun, pemulihan menyeluruh tetap membutuhkan penanganan berkelanjutan, mulai dari pemenuhan kebutuhan warga terdampak dan penyediaan hunian tetap hingga perbaikan infrastruktur pengendali banjir.
(Dv)
~ 📤 by Ju