Jakarta, InfoPublik - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi menekankan pentingnya diplomasi dan kerja sama internasional dalam memperkuat ketahanan bencana nasional.
Hal tersebut disampaikan Kristomei Sianturi saat memberikan materi kepada 29 peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Sekolah Staf dan Pimpinan Kementerian Luar Negeri (Sesparlu) Angkatan 80 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri, Rabu (18/11/2026).
Dalam kegiatan bertajuk Strategi Nasional Penanggulangan Bencana: Tantangan, Ketahanan dan Kerja Sama Internasional tersebut, Kristomei menjelaskan bahwa penanggulangan bencana merupakan bagian dari kepentingan strategis nasional. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan aspek kemanusiaan, tetapi juga ketahanan negara, stabilitas kawasan, dan diplomasi Indonesia di tingkat internasional.
Menurut dia, karakteristik ancaman bencana di Indonesia berkaitan erat dengan dinamika global dan lintas batas negara. Dampak bencana, seperti kebakaran hutan dan lahan, gangguan rantai pasok, hingga krisis kemanusiaan, dapat meluas melampaui batas wilayah administratif maupun negara.
Karena itu, penanggulangan bencana perlu menjadi salah satu perhatian strategis dalam hubungan dan kerja sama internasional.
Kristomei juga menguraikan sejumlah tantangan penanggulangan bencana di Indonesia, mulai dari risiko bencana multidimensi, kesenjangan kapasitas antardaerah, kesiapan pembiayaan, pemanfaatan teknologi dan informasi, hingga koordinasi internasional.
Menghadapi tantangan tersebut, diperlukan perubahan paradigma dari disaster response menuju disaster risk governance. Pergeseran ini menitikberatkan pengelolaan risiko melalui penguatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan pengurangan risiko bencana, bukan semata-mata penanganan setelah bencana terjadi.
"Mari kita geser paradigmanya, ketangguhan tak lagi dilihat dari seberapa cepat kita datang setelah bencana, melainkan seberapa banyak yang sudah kita kerjakan sebelum bencana datang. Dari mengelola akibat menuju mengelola risiko," kata dia.
Ia menambahkan, ketahanan nasional harus dimulai dari masyarakat sebagai pihak pertama yang merasakan dampak sekaligus garda terdepan dalam menghadapi bencana. Upaya tersebut perlu didukung kelembagaan yang kuat, infrastruktur tangguh, ekonomi yang terlindungi, teknologi memadai, pembiayaan berkelanjutan, serta kemitraan internasional.
Dalam konteks kerja sama internasional, Kristomei menggarisbawahi perkembangan peran Indonesia yang tidak hanya sebagai penerima bantuan kemanusiaan, tetapi juga sebagai mitra strategis dan kontributor penguatan ketahanan bencana di tingkat regional maupun global.
"Pengalaman Indonesia dalam penanggulangan bencana menjadi modal penting untuk memperkuat solidaritas kawasan, berbagi pengetahuan, serta memberikan dukungan kepada negara lain saat menghadapi situasi darurat," jelas Kristomei.
Ia juga menyoroti peran strategis diplomat dalam mendukung penanggulangan bencana. Selain memfasilitasi hubungan antarnegara, diplomat dapat berperan sebagai strategic enabler untuk membuka akses terhadap teknologi, pengetahuan, sumber daya, pembiayaan, dan kemitraan internasional guna memperkuat kapasitas nasional.
Oleh karena itu, sinergi BNPB dan Kementerian Luar Negeri diperlukan agar kerja sama internasional berjalan sesuai kebutuhan, prioritas, dan kepentingan nasional Indonesia.
Menutup paparannya, Kristomei menyampaikan bahwa arah penanggulangan bencana Indonesia perlu dibangun melalui kolaborasi, responsif, integratif, dan sinkronisasi (KRIS). Melalui sinergi pemerintah, masyarakat, dan mitra internasional, Indonesia diharapkan semakin tangguh menghadapi bencana sekaligus mampu berkontribusi dalam memperkuat ketahanan bencana dunia.