Jakarta, InfoPublik - Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyalurkan bantuan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak banjir di Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. Selain memastikan pemenuhan kebutuhan masyarakat, pemerintah juga memperkuat upaya mitigasi dan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi.
Peninjauan dan penyaluran bantuan dilakukan langsung oleh Kepala BNPB, Letjen TNI Kristomei Sianturi bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono serta Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal Fathani, pada Selasa (17/11/2026)
Rombongan meninjau langsung kondisi wilayah terdampak untuk melakukan asesmen dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dukungan pemerintah pusat.
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Kecamatan Sultan Daulat, khususnya Desa Jabi-Jabi.
Berdasarkan data BNPB per Senin (16/11/2026), banjir di desa tersebut berdampak terhadap 292 kepala keluarga (KK) atau sekitar 1.100 jiwa. Saat peninjauan berlangsung, banjir di wilayah tersebut telah surut.
Dalam kesempatan itu, BNPB menyerahkan bantuan kepada Pemerintah Kota Subulussalam berupa 1.000 lembar matras, 10 paket peralatan dapur dan kompor, 10 unit tabung gas, 450 lembar sarung, 600 lembar selimut, serta 10 set tenda pengungsi.
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan 300 paket sembako. Bantuan diserahkan secara simbolis kepada kepala desa, camat, dan perwakilan masyarakat untuk selanjutnya didistribusikan kepada warga terdampak.
Kristomei Sianturi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan sejumlah dukungan tanggap darurat untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak banjir di Subulussalam.
“Untuk Subulussalam sudah kita berikan bantuan berupa matras, sembako, kemudian genset dan serapan pangan. Artinya, bantuan ini merupakan kebutuhan-kebutuhan mendesak yang dapat digunakan masyarakat apabila terjadi bencana,” ujar Kristomei.
Ia menegaskan, kehadiran pemerintah pusat bersama pemerintah daerah bertujuan untuk melihat secara langsung kebutuhan masyarakat yang belum dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah pusat dapat memberikan dukungan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.
Lebih lanjut, Kristomei menjelaskan bahwa penanganan bencana di Aceh perlu dilakukan melalui dua proses secara bersamaan, yakni rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebelumnya serta penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah pada tahun ini.
Menurut dia, kejadian banjir yang berulang setiap tahun membutuhkan langkah mitigasi terencana agar dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan. Untuk itu, BNPB telah menerbitkan surat edaran kepada pemerintah daerah sejak 30 Oktober sebagai langkah antisipasi terhadap potensi bencana hidrometeorologi basah.
Melalui surat edaran tersebut, pemerintah daerah diharapkan menyusun kajian risiko bencana, menetapkan prioritas mitigasi, serta memastikan kesiapsiagaan penanganan bencana di wilayah masing-masing. Pemerintah pusat akan memberikan dukungan terhadap kebutuhan penanganan yang berada di luar kapasitas pemerintah daerah.
Di sisi lain, penanganan infrastruktur di sejumlah wilayah terdampak di Aceh juga terus dilakukan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan unsur Satuan Tugas (Satgas) Jembatan. Perbaikan jembatan dan fasilitas pendukung menjadi bagian dari upaya pemulihan sekaligus penguatan infrastruktur daerah.
Program penanganan fisik dan infrastruktur tersebut direncanakan berlangsung secara berkelanjutan dengan estimasi waktu sekitar tiga tahun, sebagaimana arahan Menko PMK. Upaya ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi dampak banjir yang berulang setiap tahun.
BNPB bersama pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait akan terus memperkuat koordinasi dalam penanganan pascabencana, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pemantauan wilayah terdampak, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana susulan.
Masyarakat di wilayah Aceh juga diimbau tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi, terutama saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi, serta mengikuti informasi dan peringatan dini cuaca yang disampaikan BMKG.