Pidie Jaya, Infopublik – Hampir setahun setelah banjir dan timbunan lumpur merusak rumahnya, Jamaluddin, warga Desa Masnalo, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, tidak bisa kembali ke tempat tinggalnya. Lumpur setinggi sekitar 1,5 meter menimbun rumahnya hingga tidak layak dihuni. Kini, ia tinggal di hunian sementara (huntara) bersama istri dan anggota keluarganya, termasuk seorang bayi berusia satu tahun.
Bagi Jamaluddin, huntara menjadi tempat berlindung setelah bencana merenggut rumahnya. Namun, tempat tinggal sementara bukanlah akhir dari pemulihan yang ia harapkan. Ia masih menanti hunian tetap (huntap) agar keluarganya dapat kembali menjalani kehidupan dengan lebih aman dan nyaman.
“Rumah saya rusak sangat parah. Sampai sekarang masih tertimbun sekitar satu setengah meter, jadi saya tidak bisa pulang ke rumah lagi,” kata Jamaluddin, saat ditemui tim InfoPublik, Selasa (17/11/2026).
Harapan Jamaluddin menggambarkan pekerjaan besar yang masih dihadapi pemerintah dalam memulihkan kehidupan masyarakat terdampak bencana di Pidie Jaya. Selain penanganan risiko banjir susulan, penyediaan tempat tinggal permanen menjadi kebutuhan mendesak bagi ribuan keluarga yang kehilangan atau mengalami kerusakan rumah.
Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mencatat kebutuhan pembangunan huntap terpusat bagi 739 kepala keluarga (KK) dan huntap mandiri bagi 2.330 KK. Dari kebutuhan tersebut, sebanyak 110 unit huntap terpusat sedang dalam pengerjaan, sedangkan pembangunan untuk 629 KK lainnya direncanakan mulai dilaksanakan pada awal 2027 melalui kementerian yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman.
Sementara itu, pembangunan huntap mandiri bagi 2.330 KK ditargetkan selesai pada akhir 2026. Percepatan kedua skema tersebut menjadi bagian penting agar penyintas tidak terlalu lama bergantung pada tempat tinggal sementara.
Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pidie Jaya, Okta Handipa, mengatakan skala kerusakan rumah warga masih menjadi salah satu tantangan utama dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Berdasarkan pendataan BPBD, sebanyak 3.069 rumah mengalami rusak berat, 3.200 rumah rusak sedang, dan 13.197 rumah rusak ringan. Dengan demikian, total rumah yang tercatat mengalami kerusakan mencapai 19.466 unit.
Dari jumlah tersebut, sekitar 282 unit telah memperoleh bantuan stimulan perbaikan. Penanganan rumah lainnya masih berproses melalui pendataan, verifikasi, dan koordinasi dengan pemerintah pusat.
BPBD telah melakukan penilaian cepat (rapid assessment) serta verifikasi dan validasi data warga terdampak. Data tersebut kemudian disampaikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), serta kementerian dan lembaga terkait sebagai dasar penyaluran bantuan dan pelaksanaan pemulihan.
“Data-data yang sudah kami verifikasi dan validasi telah diserahkan kepada kementerian terkait dan BNPB agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama perumahan masyarakat, dapat dilaksanakan,” ujar Okta.
Pendataan yang akurat menjadi tahap penting agar bantuan perbaikan maupun pembangunan rumah baru dapat menjangkau keluarga sesuai tingkat kerusakan dan kebutuhan mereka. Di tengah besarnya jumlah rumah terdampak, ketepatan sasaran dan kejelasan jadwal pelaksanaan turut menentukan kecepatan pemulihan masyarakat.
Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi mengatakan pemerintah daerah terus mendorong pemenuhan kebutuhan tempat tinggal bagi warga terdampak, baik melalui pembangunan huntap terpusat maupun secara mandiri.
Bagi warga yang belum dapat menempati rumah permanen, pemerintah menyediakan dukungan berupa huntara dan dana tunggu hunian (DTH), sesuai skema bantuan yang diterima. “Untuk huntara, alhamdulillah sudah terakomodasi semua bagi masyarakat yang terdampak bencana,” ujar Sibral.
Penempatan huntara dilakukan secara bertahap mengikuti penyelesaian unit yang tersedia. Pemerintah juga memprioritaskan kelompok rentan, antara lain warga lanjut usia, keluarga dengan banyak anak kecil, serta keluarga yang rumahnya hanyut akibat banjir.
Prioritas tersebut penting agar keluarga dengan kebutuhan paling mendesak dapat lebih dahulu menempati hunian yang tersedia. Meski demikian, keberadaan huntara tetap menjadi solusi sementara, sehingga penyelesaian pembangunan huntap diperlukan untuk memberikan kepastian tempat tinggal dalam jangka panjang.
Bagi keluarga seperti Jamaluddin, pemulihan tidak cukup hanya dengan tersedianya tempat berlindung. Mereka juga membutuhkan rumah permanen untuk menata kembali kehidupan, membangun rasa aman, dan memulai aktivitas sehari-hari tanpa terus dibayangi ketidakpastian tempat tinggal. “Semoga pemerintah segera merealisasikan huntap supaya kehidupan kami bisa lebih baik,” harap Jamaluddin.