Sambas, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pamkab) Sambas, Kalimantan Barat (Kalbar), bersama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kecelakaan pelayaran di wilayah perairan Kabupaten Sambas. Upaya tersebut dilakukan melalui penyusunan Rencana Kontingensi Pencarian dan Pertolongan dalam rangka Pemetaan Wilayah Rawan Kedaruratan 2026 yang dibuka Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan Edy Prakoso, didampingi Wakil Bupati Sambas Heroaldi Djuhardi Alwi yang mewakili Bupati Sambas, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan yang merupakan bagian dari program kerja Kantor SAR Kelas A Pontianak Tahun 2026 ini melibatkan berbagai instansi dan potensi SAR di Kabupaten Sambas dan sekitarnya. Selain memetakan wilayah rawan kedaruratan, penyusunan rencana kontingensi bertujuan menyamakan pemahaman mengenai mekanisme penanganan, pembagian tugas, serta koordinasi antarlembaga ketika terjadi kecelakaan pelayaran.
Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan, Edy Prakoso, mengatakan keberadaan Pos SAR Sintete memiliki peran penting dalam mendukung penanganan kondisi kedaruratan di Kabupaten Sambas dan wilayah sekitarnya.
“Keberadaan Pos SAR Sintete merupakan bagian dari upaya Basarnas mendukung penanganan kondisi kedaruratan di wilayah Sambas dan sekitarnya, baik kecelakaan transportasi, pelayaran, maupun bencana. Ke depan, sarana dan prasarana di Pos SAR Sintete akan terus dikembangkan agar respons penanganan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi bersama TNI, Polri, pemerintah daerah, serta seluruh potensi SAR lainnya,” ujar Edy.
Ia menjelaskan, penyusunan rencana kontingensi tersebut juga didasarkan pada evaluasi kejadian kecelakaan pelayaran selama periode 2024 hingga 2026. Melalui perencanaan ini, setiap unsur yang terlibat diharapkan memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga operasi pencarian dan pertolongan dapat berjalan lebih terarah.
“Melalui kegiatan ini, kami menyusun rencana kontingensi penanganan kedaruratan di sektor pelayaran. Berdasarkan data kejadian selama 2024 hingga 2026, terdapat beberapa insiden pelayaran di Kabupaten Sambas. Rencana kontingensi ini diharapkan menjadi pedoman bagi Basarnas, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait agar masing-masing memahami peran dan tugasnya dalam pelaksanaan operasi SAR secara terkoordinasi,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Sambas, Heroaldi, menekankan pentingnya kebersamaan dan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Menurutnya, kondisi geografis Kabupaten Sambas yang memiliki wilayah luas, terdiri dari 19 kecamatan dan 195 desa, membutuhkan koordinasi yang kuat agar penanganan kedaruratan dapat menjangkau seluruh wilayah.
“Kabupaten Sambas memiliki wilayah yang cukup luas, terdiri dari 19 kecamatan dan 195 desa. Karena itu, penanggulangan bencana membutuhkan kebersamaan dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, Basarnas, serta seluruh unsur terkait. Sinergi ini menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam menghadapi berbagai kondisi kebencanaan,” ujarnya.
Heroaldi juga menyoroti pentingnya dukungan sarana dan prasarana, termasuk kendaraan operasional serta peralatan pendukung penanggulangan bencana. Ia berharap kerja sama yang telah terjalin antara Pemerintah Kabupaten Sambas dan Basarnas terus dipertahankan serta ditingkatkan.
“Kita perlu terus melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana, termasuk kendaraan serta peralatan pendukung penanggulangan bencana. Kerja sama yang telah terbangun antara Pemerintah Kabupaten Sambas dan Basarnas harus terus dipertahankan dan ditingkatkan, karena besar maupun kecilnya bencana, hal terpenting adalah membangun kebersamaan agar penanganannya dapat dilakukan secara optimal,” tegasnya.
Melalui penyusunan rencana kontingensi ini, kesiapan unsur pencarian dan pertolongan di Kabupaten Sambas diharapkan semakin terarah, mulai dari koordinasi, pembagian tugas hingga dukungan sumber daya. Dengan demikian, apabila terjadi kecelakaan pelayaran maupun kondisi kedaruratan lainnya, penanganan dapat dilakukan secara cepat, terpadu, dan efektif. (MC Kab. Sambas/ A D)