Banda Aceh, InfoPublik — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan penanganan infrastruktur pascabencana di Aceh terus berjalan secara intensif dan menyeluruh, mencakup jalan, jembatan, sungai, air bersih, hingga pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak.
Hal tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana bersama pimpinan DPR RI, kementerian/lembaga, serta kepala daerah terdampak di Banda Aceh yang dilakukan secara daring, Selasa (30/12/2025).
Menurut Menteri PU, sejak hari pertama bencana, tim Kementerian PU telah bekerja hampir di seluruh kabupaten terdampak di Aceh. Penanganan dilakukan secara maraton 24 jam, mengingat tingkat kerusakan yang meluas dan kondisi lapangan yang berat.
“Sejak awal kami sudah bekerja di hampir seluruh kabupaten di Aceh. Banyak wilayah tertutup lumpur hingga 1–2 kilometer, sehingga membutuhkan tenaga besar dan penanganan yang tidak bisa ditunda,” ujar Dody.
Ia menjelaskan, selain pengerahan alat berat dan personel teknis, Kementerian PU juga melibatkan masyarakat terdampak melalui program padat karya, agar pemulihan infrastruktur sekaligus memberikan manfaat ekonomi langsung bagi warga.
“Kami libatkan masyarakat dalam padat karya dan dibayar. Ini bukan sekadar bantuan, tetapi upaya agar warga ikut bangkit bersama dalam proses pemulihan,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Menteri PU juga menyoroti persoalan air bersih akibat rusaknya sejumlah water treatment plant (WTP) yang berada di tepi sungai. Pelebaran sungai hingga dua sampai tiga kali lipat dari kondisi normal menyebabkan banyak instalasi pengolahan air tidak dapat berfungsi.
“Kami sedang bekerja keras agar water treatment plant bisa segera aktif kembali. Targetnya, dalam tiga hingga empat bulan ke depan, beberapa WTP dengan kapasitas sekitar 50 liter per detik dapat dibangun dan dioperasikan di sejumlah titik,” jelasnya.
Untuk daerah terdampak berat seperti Bukit Jaya dan Aceh Utara, Kementerian PU telah menurunkan tim konsultan guna mengkaji kondisi sungai secara menyeluruh, termasuk opsi pembangunan sabodam, bendung, atau pengendalian sungai lainnya sebagai langkah mitigasi jangka panjang.
Terkait hunian sementara (huntara), Dody menegaskan bahwa pembangunan huntara dilakukan sesuai arahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Saat ini, pembangunan huntara mulai difokuskan di Aceh Tamiang dan Bener Meriah, dengan kesiapan lahan yang telah dikomunikasikan bersama pemerintah daerah.
“Di Aceh Tamiang, lahannya sudah siap. Dalam beberapa hari terakhir kami sudah melakukan pematangan lahan, dan hari ini satu unit huntara sudah mulai berdiri,” ungkapnya.
Menteri PU menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi pemerintah daerah, baik pada fase tanggap darurat maupun tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
“PU akan selalu hadir mendampingi pemerintah daerah. Dengan segala keterbatasan, kami akan terus meningkatkan dukungan agar pelayanan dasar, khususnya infrastruktur dan hunian masyarakat terdampak, bisa pulih secepat dan sebaik mungkin,” pungkas Dody.