Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik, saat ditemui InfoPublik di ruang kerja Wali Kota Sibolga, Selasa (10/11/2026)/ (Jhon InfoPublik).
Sibolga, InfoPublik - Hampir satu tahun pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatra pada akhir 2025, Pemerintah Kota Sibolga, Sumatra Utara (Sumut), terus mengupayakan pemulihan di berbagai sektor. Sejumlah program penanganan telah memberikan dampak langsung bagi masyarakat, mulai dari penyaluran bantuan hingga pembangunan hunian tetap (huntap) dan normalisasi sungai.
Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik, mengatakan masyarakat telah merasakan manfaat berbagai bantuan pemerintah dalam proses pemulihan pascabencana, termasuk bantuan perumahan, jaminan hidup, dan Dana Tunggu Hunian (DTH).
"Masyarakat sudah banyak merasakan termasuk pemulihan pascabencana dalam pemberian bantuan, baik itu bantuan perumahan, jaminan hidup maupun Dana Tunggu Hunian (DTH)," kata Akhmad Syukri Nazry Penarik saat ditemui InfoPublik di ruang kerja Wali Kota Sibolga, Selasa (10/11/2026).
Selain itu, bantuan juga diberikan oleh sejumlah kementerian, antara lain Kementerian Pendidikan, Kementrian Kesehatan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta kementerian lainnya.
Ia juga menyambut positif pembentukan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera oleh pemerintah pusat. Menurutnya, kehadiran satgas tersebut menjadi langkah strategis untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak serta memastikan kebutuhan masyarakat tertangani secara terpadu dan tepat sasaran.
Salah satu upaya pemulihan yang berdampak langsung terhadap pengurangan risiko bencana adalah pengerukan dan normalisasi sejumlah sungai, yakni Sungai Aek Doras, Aek Sihopo-hopo, Aek Bayan, dan Aek Korsik.
Penanganan dilakukan dengan mengerahkan alat berat, seperti ekskavator, menggunakan anggaran Transfer ke Daerah (TKD). Pembersihan dan normalisasi dilakukan secara bertahap dari bagian hulu hingga hilir sungai.
Langkah tersebut bertujuan mengurangi risiko banjir berulang di Kota Sibolga setelah bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi pada akhir 2025.
"Saat ini bagaimanapun hujan sudah tidak terjadi bencana lagi di Kota Sibolga," ujar dia.
Pada sektor perumahan, Wali Kota menjelaskan bahwa dari target pembangunan 200 unit hunian tetap di kawasan Kelurahan Parombunan, sebanyak 183 unit telah diserahkan kepada penerima manfaat. Sementara itu, 17 unit lainnya masih menunggu proses pengundian.
Dari total unit yang telah diserahkan, sebanyak 50 rumah telah memperoleh sertifikat hak milik dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Ia menegaskan, penanganan pascabencana tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik rumah, tetapi juga mencakup penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) untuk menjamin kenyamanan serta kelayakan kawasan Huntap Parombunan.
Sejumlah fasilitas pendukung yang masih dalam proses penyelesaian meliputi pembangunan jalan lingkungan dan sistem drainase, jaringan listrik, instalasi lampu penerangan jalan umum (PJU), sarana air bersih, serta akses internet gratis atas dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Seluruh prasarana dan fasilitas pendukung tersebut ditargetkan rampung pada akhir 2026. Dengan kelengkapan fasilitas tersebut, kawasan Huntap Parombunan diharapkan menjadi lingkungan permukiman yang layak, nyaman, dan mendukung kemandirian masyarakat terdampak bencana dalam jangka panjang.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melaporkan perkembangan pemulihan di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, yang mencakup 53 kabupaten/kota terdampak. Pemulihan dilakukan pada berbagai sektor, mulai dari infrastruktur konektivitas, pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana ekonomi, tempat ibadah, pasar, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Selain itu, penanganan juga mencakup normalisasi sungai, pembersihan lumpur dan kayu, pemulihan sektor perikanan dan pertanian, serta pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak.
Mendagri mengakui, luasnya wilayah terdampak menjadi salah satu tantangan dalam proses pemulihan. Selain luasnya wilayah terdampak bencana lalu, hambatan pemulihan juga karena hujan terus berlanjut yang mengakibatkan banjir dan longsor susulan.
Meski berbagai upaya terus dilakukan, sejumlah wilayah masih membutuhkan penanganan lanjutan, terutama perbaikan sungai dan jalan agar dapat kembali berfungsi secara permanen. Karena itu, pemerintah terus mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditargetkan berlangsung hingga 2028.
"Ditarget sampai 2028, yang penting kita terus ada bergerak dan terus bekerja semua kementerian dan lembaga. Dan juga saya minta rekan-rekan semua pemerintah daerah memanfaatkan anggaran-anggaran yang ada, baik dari TKD maupun dari PAD," terang dia.
Sejalan dengan upaya tersebut, pemerintah telah memberikan dukungan anggaran sekurang-kurangnya Rp12,34 triliun kepada daerah di tiga provinsi terdampak beserta kabupaten/kotanya. Dukungan tersebut meliputi bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp268 miliar, tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,64 triliun, serta tambahan alokasi TKD sebesar Rp1,44 triliun yang juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung penanganan bencana.
Namun, Mendagri menyoroti realisasi pemanfaatan anggaran yang masih bervariasi antardaerah. Sebagian daerah telah menunjukkan penyerapan yang cukup baik, sementara daerah lainnya masih mencatatkan realisasi yang rendah. Karena itu, ia mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) agar memaksimalkan anggaran yang telah disalurkan pemerintah pusat.
"Realisasinya ini bervariasi yang sudah diterima oleh daerah. Di Sumatra Barat yang tertinggi 54 persen tapi ada juga yang baru 5 persen. Ini, dalam kesempatan yang baik ini saya ingatkan kepada rekan-rekan kepala daerah, agar tambahan TKD yang sudah diberikan Bapak Presiden tolong manfaatkan betul maksimal," ujar dia.
Mendagri juga mengaku prihatin karena masih terdapat daerah dengan realisasi anggaran di bawah 10 persen. Padahal, tambahan TKD tersebut secara khusus diarahkan untuk mendukung penanganan bencana di daerah terdampak maupun langkah mitigasi di wilayah yang berpotensi mengalami bencana.
Menurut dia, anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan mendesak, seperti penyediaan tenda, perbaikan jalan rawan longsor, hingga pembersihan sungai. Ia pun meminta Pemda lebih proaktif dalam melakukan penanganan dan mitigasi bencana dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
