Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto (rompi dan baju tundra) saat mendampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming (kemeja hitam) dalam peninjauan kebakaran hutan dan lahan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis (10/9/2026). (Dok. BNPB).
Jakarta, InfoPublik - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat operasi darurat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai tindak lanjut arahan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, saat meninjau Posko Penanganan Darurat Karhutla di Guntung Damar, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis (10/9/2026).
Arahan tersebut diterima langsung Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto untuk memperkuat koordinasi terpadu lintas kementerian/lembaga, TNI, Polri, dan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemadaman serta penanganan dampak karhutla, khususnya di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.
Dalam peninjauan tersebut, Wapres memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan kelompok rentan, keselamatan anak sekolah, serta optimalisasi teknologi dalam penanganan bencana. BNPB diminta memberikan atensi penuh terhadap masyarakat yang terdampak paparan asap karhutla dan menjadikan kawasan sekitar sekolah sebagai salah satu prioritas pemadaman. “Kami meminta Bapak Kepala BNPB agar memberikan atensi penuh penanganan darurat karhutla, khususnya kelompok rentan yang terdampak asap karhutla,” jelas Wapres Gibran.
Wapres juga meminta pembukaan kembali kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah dikoordinasikan secara matang bersama pihak keluarga murid. Hal tersebut menjadi perhatian seiring dampak asap karhutla terhadap kesehatan dan keselamatan anak-anak. “Untuk daerah yang dekat dengan sekolah, tolong menjadi prioritas pemadaman (api),” kata Wapres Gibran.
Pada kesempatan itu, Wapres Gibran memberikan instruksi agar sebelum membuka kembali kegiatan belajar mengajar di Kalsel dapat dikoordinasikan dengan pihak keluarga.
Selain penanganan darat dan udara, Wapres menekankan optimalisasi Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Setiap peluang pertumbuhan awan potensial yang terdeteksi diminta segera dimanfaatkan untuk penyemaian guna membantu mengendalikan kondisi karhutla.
Arahan tersebut sejalan dengan instruksi Presiden Republik Indonesia untuk mengoptimalkan rekayasa cuaca secara presisi sebagai bagian dari upaya pencegahan meluasnya karhutla, terutama sebelum kondisi kekeringan dan kepekatan asap semakin memburuk. “Kami sudah punya posko OMC dan setiap hari berkoordinasi dengan BMKG. Sejalan dengan arahan bapak Presiden dan Wakil Presiden, sekecil apapun ada peluang pertumbuhan awan maka laksanakan OMC, termasuk di daerah di sekitar Kalimantan dan Sumatra tidak ada karhutlanya untuk membasahi lahan agar api tidak meluas,” ungkap Gibran Rakabuming Raka.
Perkuat Operasi Darat
Tindak lanjut arahan tersebut diperkuat melalui operasi terpadu di lapangan. Di Provinsi Kalimantan Barat, kondisi per 8 September 2026 menunjukkan kepekatan kabut asap dan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) PM2,5 berada pada level Berbahaya dengan jarak pandang di bawah 1 kilometer.
Kondisi tersebut tercatat telah menyebabkan 1.337 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di 14 kabupaten/kota serta mendorong perpanjangan pembelajaran dari rumah (BDR) bagi anak sekolah pada 7–11 September 2026.
BNPB kemudian memperkuat seluruh pilar operasi penanganan darurat. Pada jalur darat, sebanyak 15.091 personel gabungan yang terdiri atas TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Satpol PP, DLHK, perusahaan, hingga Masyarakat Peduli Api (MPA) dikerahkan.
Personel tersebut melakukan penetrasi, pembasahan gambut hingga lapisan dalam, pendinginan, serta penyisiran titik asap pada 31 titik api (firespot) prioritas.
Operasi pemadaman didukung berbagai sarana dan prasarana, antara lain ratusan rol selang penyalur air, mesin pompa mini dan medium, waterax, serta tandon air dan embung buatan di lokasi yang minim sumber air.
Dari total luas lahan terbakar sekitar 691,74 hektare pada hari tersebut, tim gabungan darat berhasil memadamkan sekitar 155,96 hektare di sejumlah kawasan prioritas, antara lain Kubu Raya, Mempawah, Ketapang, dan Singkawang.
Optimalkan Pemadaman Udara dan OMC
Pada operasi udara, BNPB menyiagakan dua helikopter patroli dan sembilan helikopter water bombing, termasuk unit Super Puma, Sikorsky Black Hawk, dan Mi-17.
Meskipun jarak pandang (visibility) yang sangat rendah sempat menyebabkan penundaan penerbangan di Supadio Base, operasi pemadaman udara tetap dilaksanakan dari Ketapang Base menggunakan helikopter Sikorsky EH-60A dan Mi-17-IV.
Kedua helikopter tersebut menjatuhkan sekitar 520.000 liter air melalui 84 kali penyiraman di wilayah Desa Sungai Pelang, Negeri Baru, dan Sungai Besar.
Sementara itu, operasi modifikasi cuaca terus diintensifkan menggunakan tiga unit pesawat, terdiri atas satu Cassa NC-2121 TNI AU dan dua Cessna Grand Caravan. Penyemaian bahan NaCl dilakukan pada setiap potensi pertumbuhan awan di wilayah Sanggau, Sekadau, Sintang, Kubu Raya, Melawi, Ketapang, dan Kayong Utara.
Operasi tersebut berhasil memicu hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di sejumlah daerah terdampak.
Suharyanto menegaskan BNPB berkomitmen memobilisasi seluruh sumber daya untuk mendukung operasi penanganan darurat karhutla, termasuk memastikan kecukupan alat pelindung diri (APD) serta sarana dan prasarana bagi personel di lapangan.
Sinergi lintas kementerian/lembaga, TNI, Polri, dan pemerintah daerah juga terus diperkuat agar penanganan karhutla berjalan terukur dan responsif, dengan mengutamakan keselamatan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan anak-anak.
