Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memimpin rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) wilayah Kalimantan Selatan, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis (10/9/2026). (Dok. BNPB).
Jakarta, InfoPublik - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Kamis (10/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Suharyanto menyampaikan lima arahan strategis untuk mempercepat penanganan karhutla di Kalimantan Selatan. Ia menginstruksikan seluruh jajaran Satuan Tugas (Satgas) untuk memaksimalkan kekuatan pemadaman di darat dan tidak bergantung pada kondisi cuaca.
Arahan pertama menekankan penguatan dan penambahan personel Satgas Darat. Menurut Suharyanto, Satgas Darat yang terdiri atas unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), serta relawan merupakan kekuatan utama dalam penuntasan karhutla.
Berdasarkan data 9 September 2026, terdapat 27 titik kebakaran (firespot/FS) dengan estimasi luas terdampak 132,062 hektare. Dari luasan tersebut, Satgas Darat telah melakukan pemadaman sekitar 18,612 hektare, sedangkan pemadaman alami mencapai sekitar 4,27 hektare.
Sementara itu, Satgas Udara telah memadamkan sekitar 32 hektare, di luar pemadaman alami yang mencapai 41 hektare. Kondisi tersebut menjadi dasar perlunya konsolidasi dan penambahan kekuatan personel darat agar kapasitas pemadaman harian semakin optimal.
"Kekuatan utama untuk memadamkan api itu ada pada Satgas Darat. Semakin besar pasukannya, kita akan jauh lebih siap sehingga hasil pemadaman harian di lapangan bisa jauh lebih maksimal," ujar Suharyanto.
Arahan kedua berkaitan dengan percepatan mobilisasi sarana dan prasarana pemadaman. Suharyanto meminta tidak ada peralatan bantuan yang menumpuk di gudang dan seluruh armada tangki air, mesin pompa, serta Alat Pelindung Diri (APD) segera digunakan di lokasi terdampak.
"Saya minta tidak ada lagi peralatan yang tersimpan di gudang BPBD Provinsi maupun Kabupaten dan Kota. Keluarkan semua bantuan armada tangki dan peralatan lainnya ke lapangan. Mendingan alat-alat itu berada di lokasi pemadaman daripada hanya tersimpan di gudang. Kalau kurang BBM atau operasional air, segera lapor ke kami, BNPB siap mendukung penuh," tegas dia.
Arahan ketiga menyangkut penataan dan standardisasi publikasi data karhutla dengan membedakan data hotspot atau titik panas hasil deteksi satelit dan firespot atau titik kebakaran yang telah diverifikasi di lapangan.
Berdasarkan pemantauan satelit Sipongi Kementerian Kehutanan per 9 September 2026, akumulasi luas lahan terbakar di Kalimantan Selatan tercatat 8.019,63 hektare.
BNPB mengimbau seluruh pihak mengacu pada data firespot dengan kategori high confidence yang telah diverifikasi di lapangan untuk kebutuhan publikasi. Langkah tersebut diperlukan agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat lebih presisi dan tidak menimbulkan kepanikan akibat data titik panas yang belum terverifikasi sebagai karhutla.
Arahan keempat menekankan penanganan khusus terhadap ekosistem lahan gambut. Berdasarkan data firespot harian seluas 132,062 hektare, tim gabungan telah menangani sekitar 95,882 hektare melalui pemadaman Satgas Darat, Satgas Udara, dan pemadaman alami. Sementara itu, sekitar 36,18 hektare masih dalam proses penanganan intensif.
Suharyanto menegaskan, penanganan karhutla di kawasan gambut tidak cukup hanya dengan memadamkan api di permukaan. Pendinginan harus dilakukan secara menyeluruh oleh Satgas Darat untuk mencegah munculnya kembali titik api.
Upaya tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2026 yang melarang pembukaan lahan dengan cara membakar.
"Meskipun secara data nasional luas karhutla tahun ini belum sebesar El Nino 2015 atau 2023, perhatian Bapak Presiden dan Pemerintah Pusat sangat luar biasa. Dukungan alutsista dari Kemenhan dan Mabes TNI terus mengalir, sehingga kesiapan kita di lapangan harus betul-betul optimal," kata dia.
Arahan kelima, Suharyanto meminta seluruh jajaran BPBD hingga tingkat kabupaten/kota memperkuat integrasi data spasial dan pelaporan harian secara presisi hingga tingkat tapak.
Pemetaan prioritas penanganan karhutla saat ini mencakup delapan kabupaten/kota, yakni Kabupaten Banjar dengan enam FS atau sekitar 50,55 hektare, ditambah 12,5 hektare sisa sebelumnya; Kota Banjarbaru dengan 10 FS atau sekitar 37,562 hektare; Kabupaten Barito Kuala dengan tiga FS atau sekitar 18,4 hektare; Kabupaten Tanah Bumbu dengan tiga FS atau sekitar 5,5 hektare; Kabupaten Balangan dengan satu FS atau sekitar 4 hektare; Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan satu FS atau sekitar 2,5 hektare; Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan satu FS atau sekitar 0,7 hektare; serta Kabupaten Tanah Laut dengan dua FS atau sekitar 0,35 hektare.
Suharyanto menegaskan pentingnya penguasaan data harian oleh setiap jajaran BPBD kabupaten/kota agar keputusan dan pengerahan personel dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.
"Kami yang di pusat tiap hari memantau, memotret dan mengecek satu-satu mana yang sudah padam dan mana yang masih menyala. Saya harap di tiap tingkat Kabupaten dan Kota juga seperti itu, rincian data harus siap dan dikuasai. Kalau data diikuti terus, setiap tugas pemadaman pasti betul-betul terlaksana dengan baik," ujar dia.
Melalui penguatan Satgas Darat, optimalisasi dukungan udara, percepatan mobilisasi peralatan, serta integrasi data yang akurat hingga tingkat tapak, BNPB mendorong penanganan karhutla di Kalimantan Selatan dilakukan secara cepat, terukur, dan tepat sasaran
