_compressed.jpg)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian (dua dari kanan). ANTARA/HO-Kemendagri
Jakarta, InfoPublik - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, meminta para kepala daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk segera menyerap dan merealisasikan dana bantuan Presiden senilai Rp200 miliar guna mempercepat penanganan pascagempa di wilayah tersebut.
Mendagri menegaskan, bantuan tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Presiden Prabowo Subianto tersebut dialokasikan sejumlah Rp40 miliar untuk Pemerintah Provinsi NTT, sementara masing-masing Rp20 miliar disalurkan kepada delapan kabupaten terdampak untuk memperkuat keuangan daerah dalam penanggulangan bencana.
Namun, mendagri menyoroti masih lambatnya realisasi penggunaan dana bantuan tersebut di sejumlah daerah. Pihaknya mengingatkan bahwa petunjuk teknis penggunaan anggaran darurat telah diterbitkan agar proses eksekusi di lapangan dapat berjalan lebih cepat.
“Padahal, ini kami sudah mengeluarkan surat edaran dan untuk petunjuk cara penggunaan secara cepat, itu bisa melalui mekanisme pengadaan langsung di masa darurat ini,” kata Tito Karnavian dalam keterangan resmi, Selasa (8/9/2026).
Untuk mengatasi kendala administratif, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerjunkan tim khusus guna mengasistensi pemerintah daerah setempat agar penyaluran bantuan dapat langsung menyentuh masyarakat hingga ke wilayah pelosok.
Selain masalah anggaran, Kemendagri mendorong percepatan pendataan rumah dan fasilitas umum yang mengalami kerusakan sebagai dasar bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menyalurkan bantuan perbaikan.
“Begitu dinyatakan oleh BMKG sudah stabil posisinya, maka dapat langsung dibayarkan oleh BNPB,” ujar mendagri.
Dari sisi pelayanan publik, Ditjen Dukcapil Kemendagri telah ditugaskan turun langsung ke lokasi bencana dan berhasil menerbitkan kembali sekitar 11.000 dokumen kependudukan warga yang rusak atau hilang.
Kemendagri juga berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN serta Polri untuk penerbitan ulang sertifikat tanah, SIM, STNK, dan BPKB milik korban bencana secara gratis.
