Suasana rapat koordinasi antara pemerintah dengan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dalam penanggulangan puncak karhutla di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026)/ (Dok. BNPB).
Jakarta, InfoPublik - Pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dalam menghadapi puncak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) 2026.
Penguatan koordinasi tersebut dibahas dalam rapat koordinasi antara pemerintah dan perusahaan pemegang HGU dalam penanggulangan puncak karhutla 2026 yang berlangsung di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026).
Agenda tersebut menjadi penting di tengah kondisi musim kemarau yang masih berlangsung di sejumlah wilayah Indonesia. Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sebagian besar wilayah mengalami musim kemarau yang lebih kering daripada kondisi normal.
Puncak musim kemarau berlangsung pada Agustus dan berlanjut hingga September. Kondisi tersebut meningkatkan potensi kekeringan dan risiko karhutla di wilayah rentan.
Enam provinsi prioritas masih menjadi perhatian pemerintah, yakni Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Riau, dan Jambi.
Berdasarkan pemantauan terbaru Kementerian Kehutanan melalui sistem SiPongi, pada 5 September 2026 pukul 21.05 WIB terdeteksi 558 titik panas (hotspot) secara nasional. Angka tersebut turun 260 titik dibandingkan sehari sebelumnya, 4 September 2026, yang mencapai 818 titik panas.
Meskipun terjadi penurunan secara nasional, pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan karena hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit dan tidak serta-merta menunjukkan satu kejadian kebakaran. Setiap indikasi tetap memerlukan verifikasi lapangan melalui ground check dan pemantauan kondisi aktual.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago menyampaikan bahwa hasil temuan di lapangan menunjukkan adanya indikasi pelanggaran hukum.
"Kami temukan di lapangan ada tindakan tindakan yang menyebabkan kebakaran diakibatkan karena sengaja maupun kelalaian, kami lihat dari pelanggaran itu sudah mulai diproses hukum," ujar Djamari.
Rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU menjadi bagian penting dalam memastikan upaya pencegahan dan penanganan karhutla berjalan secara terpadu, khususnya di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Selain pemerintah pusat, rapat melibatkan pemerintah daerah serta unsur TNI/Polri dari sejumlah provinsi yang memiliki kerawanan karhutla, meliputi Jambi, Riau, Lampung, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
Keterlibatan pemegang HGU diarahkan untuk memperkuat kesiapsiagaan di wilayah kerja masing-masing, termasuk memastikan ketersediaan sumber daya, personel, peralatan pemadaman, patroli, pemantauan titik rawan, serta respons cepat apabila terjadi kebakaran.
Langkah tersebut sejalan dengan penguatan pengendalian karhutla yang dilakukan pemerintah bersama dunia usaha. Kementerian Kehutanan sebelumnya menegaskan pentingnya keterlibatan para pemegang izin dalam menjaga areal kerja masing-masing selama periode rawan kebakaran.
Penanganan Terpadu Darat dan Udara
Pemerintah saat ini tidak hanya mengandalkan pemadaman setelah kebakaran terjadi, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan, deteksi dini, patroli, ground check, penyekatan penjalaran api, pendinginan, hingga pemantauan potensi munculnya kembali titik api.
Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) juga terus dilakukan sesuai kondisi awan untuk membantu meningkatkan kelembapan dan pembasahan lahan. Pada awal September, dukungan OMC antara lain dilakukan di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jambi, Lampung, Sumatra Selatan, dan sejumlah wilayah lainnya sesuai kebutuhan serta kondisi lapangan.
BNPB turut terlibat dalam penguatan operasi penanganan karhutla, termasuk dukungan terhadap OMC dan koordinasi penanggulangan bersama pemerintah daerah serta kementerian/lembaga terkait.
Penegakan Hukum Diperkuat
Selain aspek operasional, penanganan karhutla juga mencakup penguatan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran atau menyebabkan terjadinya kebakaran.
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo menyampaikan hasil penanganan yang dilakukan kepolisian.
"Saat ini ada 200 laporan polisi yang masuk dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian, jumlah Ini kemungkinan masih bisa bertambah sejalan dengan tindak lanjut proses penyidikan," ujar Listyo.
Selain mengendalikan api, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap dampak karhutla terhadap masyarakat, terutama akibat asap dan penurunan kualitas udara.
Data terbaru menunjukkan kualitas udara di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan masih bervariasi, mulai dari kategori baik hingga tidak sehat. Kondisi jarak pandang juga dapat berubah cepat mengikuti aktivitas kebakaran, curah hujan, dan arah angin.
Karena itu, pemantauan hotspot, kondisi api, kualitas udara, sebaran asap, cuaca, dan jarak pandang dilakukan secara terpadu sebagai dasar menentukan prioritas pengerahan personel dan sumber daya.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, per Senin (7/9/2026), luas lahan yang terbakar di sejumlah provinsi yang memiliki lahan gambut, seperti Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, dan Jambi, mencapai 72.008 hektare.
"Total luas lahan yang terbakar mencapai 72.008 hektare. Kemudian yang berhasil dipadamkan 71.274 hektare yang masih terbakar per kemarin (6/9) 734 hektare," ujar Suharyanto.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Masyarakat yang menemukan asap, titik api, atau indikasi kebakaran diminta segera melaporkannya agar dapat ditindaklanjuti sedini mungkin.
Turut hadir sejumlah kementerian/lembaga, antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, Badan Intelijen Negara, BNPB, dan BMKG.
Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah mendorong seluruh pihak untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat kolaborasi dalam menghadapi periode puncak karhutla.
Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, BNPB, BMKG, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci agar potensi kebakaran dapat dicegah, dikendalikan dengan cepat, serta tidak berkembang menjadi bencana yang berdampak luas terhadap keselamatan masyarakat, lingkungan, dan aktivitas sosial-ekonomi.
