Kementerian Kehutanan bersama tim gabungan terus memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas. (Foto: Humas Kemenhut)
Jakarta, InfoPublik - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas. Salah satu perkembangan positif terpantau di Sumatra Selatan, dengan jumlah titik panas (hotspot) tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) turun hampir separuh dalam sehari.
Berdasarkan data SiPongi Kemenhut yang bersumber dari satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20, pada Minggu (6/9/2026) pukul 21.25 WIB terdeteksi 674 hotspot high confidence secara nasional. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan 558 titik pada 5 September 2026.
Di enam provinsi prioritas, hotspot high confidence tercatat masing-masing 243 titik di Kalimantan Tengah, 138 titik di Kalimantan Barat, 61 titik di Sumatra Selatan, 26 titik di Jambi, 20 titik di Kalimantan Selatan, dan tujuh titik di Riau.
Sumatra Selatan mencatat penurunan dari 120 hotspot pada 5 September menjadi 61 hotspot pada 6 September 2026. Dengan demikian, terjadi pengurangan 59 titik atau sekitar 49 persen dalam satu hari.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, menyampaikan bahwa perkembangan hotspot tetap menjadi bagian dari pemantauan terpadu pemerintah dalam menentukan prioritas pengendalian karhutla di lapangan. "Operasi pengendalian terus dilakukan oleh Manggala Agni Kemenhut bersama TNI, Polri, BNPB, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, serta para pihak lainnya. Upaya di lapangan mencakup patroli, groundcheck, pemadaman langsung, penyekatan penjalaran api, mopping up, pendinginan, serta pemantauan lokasi untuk mencegah penyalaan kembali," jelas Ristianto dalam keterangannya di Jakarta, Senin (7/9/2026)
Meskipun terjadi penurunan di Sumatra Selatan, Kemenhut tetap memperkuat operasi karena kondisi karhutla masih dinamis. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi wilayah yang mendapat perhatian lebih karena masing-masing mencatat 243 dan 138 hotspot high confidence pada pemantauan 6 September.
Kemenhut bersama tim gabungan terus melakukan patroli, ground check, pemadaman langsung, penyekatan penjalaran api, mopping up, pendinginan, serta pemantauan lokasi untuk mencegah api kembali menyala.
Operasi tersebut melibatkan Manggala Agni Kemenhut bersama TNI, Polri, BNPB, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan para pihak lainnya.
Selain operasi darat, pemerintah tetap mengerahkan 53 unit armada udara untuk mendukung pengendalian karhutla di Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.
Dari 53 armada tersebut, sebanyak 19 armada digunakan untuk patroli udara dan mendukung Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), sedangkan 34 armada digunakan untuk operasi water bombing. Pengerahan armada dilakukan berdasarkan kebutuhan dan perkembangan kondisi di lapangan.
OMC juga terus diupayakan pada wilayah dan waktu yang memenuhi kondisi meteorologis untuk membantu pembasahan lahan sekaligus mendukung operasi pengendalian karhutla.
Kemenhut menegaskan bahwa hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi melalui satelit dan tidak serta-merta menunjukkan satu kejadian kebakaran. Satu kejadian kebakaran dapat terdeteksi sebagai beberapa hotspot sehingga setiap indikasi tetap memerlukan verifikasi melalui ground check dan pemantauan kondisi aktual di lapangan.
Selain memantau perkembangan hotspot dan kondisi api, pemerintah terus memantau kualitas udara berbasis PM2,5, sebaran asap, cuaca, curah hujan, serta jarak pandang.
Pada malam 6 September, BMKG mencatat jarak pandang di Pontianak sekitar dua kilometer dengan kondisi berasap. Sementara itu, jarak pandang di Palangka Raya sekitar delapan kilometer, Banjarmasin sembilan kilometer, Palembang 10 kilometer atau lebih, Jambi tujuh kilometer, dan Pekanbaru sekitar delapan kilometer.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan asap dan jarak pandang dapat berubah mengikuti aktivitas kebakaran, arah dan kecepatan angin, kelembapan, curah hujan, serta dinamika atmosfer. Karena itu, pemantauan dilakukan secara terpadu sebagai dasar penentuan prioritas operasi dan pengerahan sumber daya.
Kemenhut mengimbau masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Masyarakat di wilayah terdampak asap juga diminta mengikuti informasi resmi mengenai kualitas udara, cuaca, dan jarak pandang serta menyesuaikan aktivitas apabila kondisi lingkungan memburuk.
Masyarakat yang menemukan asap, titik api, atau indikasi kebakaran diminta segera melapor kepada Posko Karhutla Kementerian Kehutanan agar dapat ditindaklanjuti sedini mungkin.
