Erupsi Gunung Anak Krakatau berdampak pada kegiatan belajar di sejumlah wilayah. BGN menyesuaikan sementara operasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah yang menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), dengan keselamatan peserta didik sebagai prioritas. (Foto: Istimewa)
Jakarta, InfoPublik – Badan Gizi Nasional (BGN) menyesuaikan sementara operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Penyesuaian dilakukan menyusul penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di sejumlah satuan pendidikan mulai Senin (7/9/2026) sebagai langkah mitigasi keselamatan peserta didik dan warga satuan pendidikan.
Penghentian sementara operasional MBG berlaku bagi penerima manfaat di satuan pendidikan selama pembelajaran tatap muka ditiadakan. Durasi pelaksanaan PJJ disesuaikan dengan kondisi dan kebijakan pemerintah daerah masing-masing wilayah.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, mengatakan penyesuaian tersebut merupakan langkah responsif untuk memastikan program MBG tetap dilaksanakan secara aman dan tepat sasaran dalam situasi kedaruratan.
“Keselamatan peserta didik dan seluruh warga satuan pendidikan menjadi pertimbangan utama dalam penyesuaian operasional MBG. Ketika proses pembelajaran dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh, mekanisme pemberian MBG di sekolah juga perlu disesuaikan agar pelaksanaannya tetap tepat sasaran, aman, dan selaras dengan kebijakan penanganan kondisi darurat,” ujar Hidayati, Minggu (6/9/2026).
Menurut Khairul Hidayati penyesuaian operasional tersebut tidak berarti Program MBG dihentikan. Kebijakan hanya diberlakukan sementara dan mengikuti perubahan mekanisme pembelajaran di wilayah yang terdampak erupsi.
“Penyesuaian ini bersifat sementara dan mengikuti dinamika kondisi di masing-masing wilayah. BGN akan terus memantau perkembangan dan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait agar operasional MBG dapat kembali disesuaikan ketika kondisi memungkinkan,” jelasnya.
Berdasarkan perkembangan kebijakan di daerah, penerapan PJJ akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau memiliki durasi yang berbeda.
Di Provinsi Lampung, PJJ diberlakukan selama dua hari, yakni Senin dan Selasa, 7–8 September 2026. Sementara itu, Provinsi Banten menerapkan PJJ selama tiga hari, mulai Senin hingga Rabu, 7–9 September 2026.
Untuk wilayah DKI Jakarta, PJJ mulai diberlakukan Senin (7/9/2026), dengan jangka waktu yang belum ditentukan. Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi serta kebijakan pemerintah daerah.
Kebijakan PJJ tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana serta Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembelajaran dalam Situasi Darurat.
Regulasi tersebut menjadi salah satu dasar dalam memastikan proses pendidikan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan kesiapsiagaan ketika satuan pendidikan menghadapi bencana atau kondisi darurat.
BGN terus melakukan koordinasi lintas sektor untuk memperoleh informasi terbaru mengenai kondisi di wilayah terdampak. Koordinasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan langkah operasional MBG selanjutnya.
Penyesuaian juga mempertimbangkan kesiapan satuan pendidikan dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pelaksana layanan MBG di lapangan.
BGN menempatkan keselamatan penerima manfaat sebagai bagian integral dari penyelenggaraan Program MBG. Karena itu, setiap keputusan operasional mempertimbangkan kondisi lapangan, kebijakan pemerintah daerah, serta kesiapan penyelenggara program.
Operasional MBG di wilayah terdampak akan kembali disesuaikan mengikuti perkembangan kondisi kebencanaan dan kebijakan pembelajaran di masing-masing daerah.
BGN memastikan komitmen terhadap keberlanjutan Program MBG tetap berjalan dengan mengedepankan prinsip keamanan, ketepatan sasaran, serta kebutuhan penerima manfaat di tengah kondisi darurat.
Kebijakan tersebut sekaligus mencerminkan semangat Asta Cita, khususnya penguatan pembangunan sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan perlindungan kelompok yang terdampak kondisi darurat.
Selain itu, langkah tersebut mendukung upaya pemerintah dalam membangun masyarakat yang sehat dan meningkatkan kualitas generasi muda melalui pemenuhan gizi yang tetap dilakukan secara terukur sesuai kondisi lapangan.
