Kementerian Perhubungan memperpanjang penutupan sementara delapan bandara terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau hingga 7 September 2026 pukul 09.00 WIB. Keselamatan penerbangan menjadi alasan utama karena arah angin di berbagai lapisan ketinggian masih berubah secara dinamis./Foto Humas Kemenhub
Jakarta, InfoPublik – Kementerian Perhubungan memperpanjang penutupan sementara delapan bandar udara yang terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau hingga Senin (7/9/2026) pukul 09.00 WIB. Kebijakan tersebut diambil karena kondisi cuaca dan arah angin yang dinamis sehingga keselamatan penerbangan belum dapat dipastikan sepenuhnya.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, pemerintah belum dapat memastikan kapan bandara-bandara tersebut dapat kembali beroperasi. Pemantauan terhadap aktivitas dan sebaran abu vulkanik terus dilakukan dengan melibatkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), operator penerbangan, pengelola bandara, layanan navigasi penerbangan, serta pemangku kepentingan terkait.
“Keselamatan menjadi prioritas kita. Kami melihat situasi terakhir berdasarkan informasi yang diberikan BMKG. Jadi kami belum bisa memastikan kapan akan berakhir karena cuaca terlalu dinamis. Tadi disampaikan BMKG bahwa setiap layer ketinggian arah anginnya cepat berubah, sehingga ini yang harus kita pastikan,” ujar Dudy di Jakarta, Minggu malam (6/9/2026).
Delapan bandara yang penutupannya diperpanjang meliputi Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Bandara Radin Inten II Lampung, Bandara Husein Sastranegara Bandung, Bandara Budiarto Curug Tangerang, Bandara Pondok Cabe Tangerang Selatan, Bandara Taufik Kiemas di Pesisir Barat Lampung, serta Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan.
Khusus Bandara Soekarno-Hatta, penutupan dilakukan berdasarkan NOTAM A3368/26 NOTAMR A3355/26 yang berlaku hingga pukul 08.59 WIB pada 7 September 2026.
Untuk memastikan perkembangan sebaran abu vulkanik, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melakukan paper test secara berkala di seluruh bandara terdampak.
“Paper test setiap 30 menit sekali dilakukan untuk mengetahui apakah penyebaran abu semakin melebar atau berkurang,” kata Dudy.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari mitigasi risiko terhadap keselamatan penerbangan. Abu vulkanik dapat menjadi ancaman bagi operasional pesawat sehingga keputusan membuka kembali bandara tidak hanya didasarkan pada kondisi visual, tetapi juga hasil pemantauan dan pengujian di lapangan.
Dudy menegaskan, apabila kondisi telah dinyatakan aman dan bandara kembali dibuka, pesawat yang akan digunakan untuk penerbangan tetap harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu.
“Kalau ada apa-apa, jika harus menginap, mereka akan tutup mesinnya. Itu pun nanti kalau misalnya bandara sudah buka, mereka harus melakukan pemeriksaan dulu sebelum beroperasi untuk memastikan tidak ada debu di mesin. Kita pastikan harus dicek dulu sebelum beroperasi untuk keselamatan penerbangan,” jelasnya.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan juga telah meminta maskapai memberikan informasi secara berkala kepada penumpang yang terdampak penutupan bandara. Penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau mengalami perubahan jadwal tidak perlu datang ke bandara apabila belum mendapatkan kepastian dari maskapai.
Pemerintah juga menyiapkan sejumlah bandara alternatif, antara lain Bandara Kertajati, Bandara Juanda, Yogyakarta International Airport (YIA), serta bandara di Semarang dan Solo untuk membantu menjaga konektivitas penerbangan.
Bagi penumpang yang penerbangannya dialihkan ke bandara alternatif, pemerintah menyiapkan pilihan transportasi lanjutan melalui jalur darat, termasuk bus dan kereta api, dengan koordinasi bersama pengelola bandara, maskapai, dan pihak terkait.
Kementerian Perhubungan memastikan perkembangan kondisi erupsi dan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau akan terus dipantau secara dinamis. Keputusan terkait pembukaan kembali bandara akan dilakukan setelah aspek keselamatan penerbangan dapat dipastikan.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga konektivitas transportasi nasional sekaligus memastikan keselamatan masyarakat tetap menjadi pertimbangan utama dalam menghadapi kondisi darurat akibat aktivitas vulkanik.
