Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Diaz Hendropriyono, meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. (foto: Humas KLH/BPLH)
Jakarta, InfoPublik- Pelaku usaha dan perusahaan di Provinsi Jambi diminta turut mengambil peran aktif mereplikasi metode penyaluran air estafet serta pembuatan sekat kanal guna mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di ekosistem gambut. Langkah ini dinilai efektif mengatasi keterbatasan sumber air di lokasi kebakaran yang jauh dari akses utama.
Penerapan metode tersebut salah satunya telah diuji coba di Desa Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Air disalurkan dari Sungai Batang Hari menuju sekat kanal di titik kebakaran yang berjarak sekitar 11 kilometer menggunakan sistem pemompaan berantai.
“Saya lihat tadi best practice yang dilakukan oleh PT WKS di Desa Parit Culum, mereka mengambil air dari Sungai Batang Hari lalu estafet sepanjang 11 km dengan beberapa pompa yang dibawa ke sekat kanal di daerah yang ada titik kebakaran,” ujar Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH), Diaz Hendropriyono, dalam keterangannya dari Jambi, Sabtu (6/9/2026).
Penanganan titik api di lokasi tersebut telah dilakukan sejak 27 Agustus 2026. Pemadaman di permukaan lahan memerlukan waktu empat hari, sementara proses pembasahan menggunakan sambunesia terus dilakukan untuk menjangkau lapisan gambut dalam yang tidak tersentuh metode water bombing.
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mengumpulkan jajaran perusahaan di sekitar kawasan titik panas (hotspot) Jambi guna memperkuat partisipasi pengendalian karhutla. Pelaku usaha diimbau memberikan dukungan nyata melalui pembangunan sekat kanal tambahan dan penyediaan sarana distribusi air.
“Saya minta beberapa perusahaan di Jambi, untuk ikut membantu bangun sekat kanal dan membantu transfer air dari sungai (Batang Hari), kita sudah ada best practice-nya, semoga dengan ini, kebakaran lahan gambut bisa diselesaikan,” kata Diaz.
Selain karhutla, KLH/BPLH menginstruksikan Pemerintah Daerah Jambi meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi kebakaran Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah di tengah kondisi cuaca panas ekstrem. Pengelolaan dan penjagaan TPA diminta merujuk pada Surat Edaran Menteri LH/Kepala BPLH Nomor 11 Tahun 2026.
“Selain karhutla, satu lagi yang saya ingin bahas, mohon jalankan Surat Edaran Menteri LH terkait TPA, tolong Kadis LH perhatikan apakah Jambi sudah melakukan SE Menteri terkait penjagaan TPA dan pengelolaan TPA,” ujar Diaz.
