Jakarta, InfoPublik – Masuk sekolah atau belajar dari rumah saat erupsi Gunung Anak Krakatau? Jawabannya bergantung pada kondisi wilayah dan keputusan pemerintah daerah.
Untuk itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meminta sekolah, guru, murid, dan orang tua mengikuti kebijakan pemerintah daerah masing-masing dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti mengatakan, sejumlah kecamatan di Lampung dan Banten mengalami dampak erupsi cukup berat. Di wilayah seperti itu, pembelajaran sangat dianjurkan dilakukan dari rumah melalui jaringan internet. “Di daerah yang memang sangat terdampak, kami anjurkan pembelajaran dilaksanakan di rumah melalui jaringan,” ujar Abdul Mu'ti dalam Konferensi Pers Update Situasi Terkini Pascaserupsi Gunung Anak Krakatau secara daring, Minggu (6/9/2026).
Namun, tidak semua keluarga memiliki akses internet yang memadai. Karena itu, apabila pembelajaran dari rumah tidak memungkinkan, kegiatan belajar dapat dilakukan di lokasi tertentu yang aman dan memiliki fasilitas untuk pembelajaran daring.
Kemendikdasmen tidak menetapkan secara seragam wilayah mana yang harus menghentikan pembelajaran tatap muka. Keputusan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah karena kondisi abu vulkanik masih dinamis dan dapat berubah mengikuti arah angin.
Abdul Mu'ti menjelaskan, pemerintah kabupaten/kota menjadi pihak yang paling mengetahui perkembangan kondisi di wilayah masing-masing sehingga dapat memberikan informasi terkini kepada masyarakat. “Situasi yang terkait dengan dampak dari abu vulkanik ini masih terus dinamis. Terasa dipengaruhi juga oleh arah angin dan sebagainya, sehingga kami tidak dapat menetapkan daerah-daerah mana yang harus pembelajaran di rumah,” katanya.
Karena itu, sekolah tidak perlu masuk apabila pemerintah daerah menyatakan wilayahnya berbahaya. Sebaliknya, jika pemerintah daerah menilai kondisi masih memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka, kegiatan belajar dapat tetap berlangsung dengan protokol kesehatan yang ketat. “Kalau memang dinyatakan oleh pemerintah yang berwenang bahwa daerah itu sangat berbahaya, jangan dilakukan pembelajaran di sekolah. Kalau dinyatakan masih memungkinkan, tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat,” tegas Mendikdasmen.
Sekolah yang tetap menyelenggarakan pembelajaran tatap muka diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan. Bahkan, kegiatan seperti olahraga dan aktivitas luar kelas lainnya dapat ditiadakan apabila kondisi tidak memungkinkan.
Di dalam kelas, sekolah perlu mengantisipasi masuknya abu vulkanik. Pintu, jendela, dan bagian lain yang memungkinkan debu masuk harus diamankan semaksimal mungkin agar proses belajar tetap berlangsung dalam kondisi yang lebih terlindungi.
Abdul Mu'ti menekankan, keselamatan murid dan kesehatan murid serta pendidik merupakan pertimbangan utama dalam menentukan pola pembelajaran selama situasi erupsi.
Untuk Jakarta, kebijakan pembelajaran sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Abdul Mu'ti mengatakan, pembelajaran di Jakarta mulai Senin (7/9/2026) dilaksanakan secara daring. “Kalau di Jakarta sudah ditetapkan bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah,” ujarnya.
Sementara daerah lain yang belum menetapkan pola pembelajaran diminta segera memberikan informasi kepada masyarakat. Kejelasan keputusan diperlukan agar sekolah, guru, murid, dan orang tua tidak mengambil keputusan yang berbeda-beda ketika menghadapi dampak erupsi.
Dengan demikian, tidak ada satu keputusan yang otomatis berlaku untuk seluruh sekolah di wilayah terdampak. Patokannya adalah kondisi setempat dan keputusan pemerintah daerah: jika dinyatakan berbahaya, belajar dari rumah; jika masih aman untuk tatap muka, sekolah dapat tetap berjalan dengan protokol kesehatan ketat. “Untuk daerah-daerah lain yang belum membuat keputusan, kami sangat mengharapkan agar dapat sesegera mungkin memberikan informasi sebagai panduan bagi masyarakat, sehingga dapat dihindari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama keselamatan dan kesehatan bagi para murid dan guru,” pungkas Abdul Mu'ti.