Jakarta, InfoPublik - Pemerintah terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau pascaerupsi dan memastikan keselamatan serta keamanan masyarakat menjadi prioritas utama dalam penanganan dampak erupsi.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari mengatakan, Presiden dan pemerintah memantau secara cermat aktivitas Gunung Anak Krakatau beserta potensi dampaknya. Pemantauan dilakukan berdasarkan data dan rekomendasi dari lembaga teknis terkait.
“Pertama, Bapak Presiden dan Pemerintah memantau secara cermat perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau beserta setiap potensi dampaknya. Seluruh pemantauan dilakukan berdasarkan data dan rekomendasi lembaga teknis yang berwenang. Kemudian, keselamatan dan keamanan masyarakat adalah prioritas utama dari Bapak Presiden dan Pemerintah,” kata Qodari dalam konferensi pers Update Situasi Terkini Pasca Erupsi Gunung Anak Krakatau di Jakarta, Minggu (6/9/2026).
Menurut Qodari, seluruh langkah penanganan, termasuk mitigasi dampak erupsi dan penyesuaian aktivitas transportasi, dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang sekaligus meningkatkan kewaspadaan selama aktivitas vulkanik masih berlangsung.
Qodari menyampaikan sejumlah langkah yang perlu dilakukan masyarakat, khususnya warga yang terdampak abu vulkanik. Masyarakat diminta menggunakan masker untuk menutup hidung dan mulut serta melindungi mata dengan kacamata pelindung ketika beraktivitas di luar ruangan.
Selain itu, masyarakat diminta menutup rapat pintu dan jendela rumah serta tempat penampungan air bersih untuk mencegah masuknya abu vulkanik. Warga juga dianjurkan mengonsumsi air putih yang cukup dan mencuci tangan serta wajah setelah melakukan aktivitas.
“Selama abu vulkanik masih turun, seluruh warga yang terdampak dapat menjalankan langkah berikut. Pertama, gunakan masker penutup hidung dan mulut. Yang kedua, lindungi mata dengan kaca mata pelindung saat beraktivitas di luar ruangan,” ujar Qodari.
Ia menambahkan, warga yang membutuhkan bantuan dapat segera menghubungi layanan darurat. Pemerintah sebelumnya juga telah menyampaikan sejumlah langkah perlindungan kesehatan masyarakat melalui konferensi pers Kementerian Kesehatan.
Pemerintah Pastikan Informasi Terpadu
Di sisi lain, Bakom RI memastikan komunikasi pemerintah terkait perkembangan erupsi Gunung Anak Krakatau dilakukan secara terpadu, cepat, dan berbasis data.
Informasi dari lembaga dan kementerian terkait, termasuk BPMBG, BMKG, BNPB, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Kesehatan, akan disinkronkan agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai perkembangan aktivitas gunung, dampaknya, langkah penanganan pemerintah, serta tindakan yang perlu dilakukan masyarakat. “Bakom atau Badan Komunikasi Pemerintah RI memastikan komunikasi pemerintah berjalan dengan satu narasi, cepat dan berbasis data,” kata Qodari.
Bakom RI juga mengimbau masyarakat hanya merujuk pada informasi resmi pemerintah dan tidak menyebarluaskan kabar yang tidak berasal dari sumber resmi, termasuk informasi mengenai potensi tsunami. “Kami ulangi, Bakom mengimbau masyarakat merujuk hanya pada informasi resmi pemerintah dan tidak meneruskan kabar-kabar seperti potensi tsunami yang tidak berasal dari sumber resmi,” tegasnya.
Pemerintah akan terus memperbarui informasi mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau secara berkala melalui kanal-kanal resmi. Setiap perkembangan akan disampaikan kepada publik sebagai bagian dari upaya memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Satu hal, Muhammad Qodari mengatakan, Bakom RI telah menyusun siaran pers dan penjelasan lintas kementerian/lembaga sejak Minggu pagi, 6 September 2026, mengenai perkembangan erupsi, dampaknya, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan masyarakat untuk mencegah risiko akibat erupsi.
Selain itu, Bakom RI terus menyosialisasikan imbauan kewaspadaan dan keselamatan serta kanal informasi resmi melalui media sosial Bakom RI.